Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto mengatakan pihaknya tak ingin memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mirip dengan kementerian/instansi. Hal ini disampaikan Wiranto saat melaporkan kerja Wantimpres yang sudah dilakukan selama kurang lebih satu bulan ke Presiden Jokowi.
"Yang pasti kami tidak ingin nasihat dan pertimbangan kami kepada presiden itu duplikasi, tumpang tindih dengan instrumen lain yang dimiliki presiden apakah Kementerian, lembaga, Mabes TNI BIN, kemudian staf ahli beliau (Jokowi)," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Wiranto menilai jika Wantimpres hanya memberi masukan yang sama kepada Jokowi, pihaknya tidak bisa menjalankan perannya sebagai Wantimpres.
Karena itu Wiranto sudah menyampaikan kepada Jokowi bahwa nasihat atau pertimbangan yang diberikan berbeda dengan kementerian/lembaga di pemerintahan.
"Saya kira enggak bisa kalau kami hanya sama dengan para menteri, kepala lembaga maka kami tidak bisa memerankan itu dengan baik. Maka kami sudah melaporkan Presiden 'pak yang kami lakukan tentu akan berbeda dengan apa yang bapak terima' masukan dari kementerian dan lembaga maupun badan-badan lain yang membantu beliau," ucap dia.
Wiranto menuturkan nasihat atau pertimbangan yang diberikan kepada Jokowi tidak bersifat menggurui, namun mengingatkan Jokowi dalam tataran strategis maupun sasaran teknis.
"Tentu sifat dari apa yang kami sampaikan itu tidak menggurui tapi mengingatkan kepada kepala negara, kepala pemerintahan hal-hal yang mungkin perlu kami sampaikan dalam tataran strategis maupun sasaran teknis," kata dia.
"Kalau bicara teknis ya barangkali kami juga ingin menemukan sumbatan-sumbatan birokrasi sehingga kebijakan presiden tidak terealisasi di lapangan," Wiranto menambahkan.
Wantimpres kata Wiranto, juga akan mencoba mencari masalah-masalah aktual terkini yang ada hubungannya dengan kebijakan Presiden.
"Kami juga bisa untuk memikirkan terobosan-terobosan baru yang barangkali belum sempat dipikirkan presiden. Presiden kan ingin kita tidak boleh dia berjalan linier, nggak boleh berjalan alon-alon asal kelakon, tapi ada lompatan-lompatan. Sehingga negara ini atau rakyat Indonesia bisa ada akselerasi, sejajar dengan negara maju," kata Wiranto.
Tak hanya itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menyebut Wantimpres juga membantu menemukan kebijakan baru dan membantu menjelaskan ke berbagai kalangan terkait kebijakan pemerintah yang disalah artikan.
"Kebijakan yang maunya baik tetapi diterima di publik itu sudah ya sudah berbeda sehingga penerimanya jadi negatif. Kami juga tentu punya kewajiban untuk meluruskan itu meluruskan kebijakan-kebijakan yang diterima salah di kalangan-kalangan itu," tutur Wiranto.
Salah satu kebijakan pemerintah baru-baru ini yang harus diluruskan yakni mengenai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Karena itu pihaknya membuka komunikasi dengan semua pihak termasuk para buruh yang menolak pembahasan RUU Omnibus Law.
"Ya pasti semua elemen masyarakat yang kami anggap perlu kami dengar masukannya, Kami dengar aspirasinya, kami dengar harapannya itu kami datangi," katanya.
TERPOPULER
