Anies Izinkan PKL di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki: PKL Nggak Bisa Tertib

Pebriansyah Ariefana | Fakhri Fuadi Muflih
Anies Izinkan PKL di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki: PKL Nggak Bisa Tertib
Pedagang berjualan di atas trotoar Jalan Sulaiman, Rawa Belong, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Rabu (22/1). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra]

Dikasih tempat saja buang limbahnya sembarangan.

Suara.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengizinkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang di trotoar mendapat pertentangan dari Koalisi Pejalan Kaki. Pasalnya PKL dinilai tidak akan bisa berdagang secara tertib.

Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus menilai PKL tidak bisa tertib karena kebiasaan para PKL di Jakarta. Meski Pemprov akan memberikan kriteria khusus bagi PKL yang diperbolehkan, ia tetap meragukannya.

"Nggak akan bisa (PKL tertib), karena habit-nya PKL di kita itu, izinnya satu yang ikut seratus," ujar Alfred saat dihubungi, Kamis (23/1/2020).

Pedagang dan pembeli bertransaksi di atas trotoar Jalan Sulaiman, Rawa Belong, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Rabu (22/1).  [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra]
Pedagang dan pembeli bertransaksi di atas trotoar Jalan Sulaiman, Rawa Belong, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Rabu (22/1). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra]

Menurut Alfred, seperti di tempat-tempat lainnya, ketika Pemerintah mengizinkan PKL berdagang, maka jumlahnya akan membludak. Hal ini, kata Alfred, terjadi karena adanya oknum yang dengan sewenang-wenang mengatur kawasan PKL berdagang.

"Itu sudah menjadi lahan basahnya oknum-oknum terkait gitu yang tidak bertanggung jawab dan di situ saya kira PKL gak ad atuh bicara gratis bikin lapak PKL di atas trotoar itu," jelasnya.

Ia mengambil contoh di PKL di kawasan Kuningan yang tetap membuang limbah hasil dagangannya sembarangan. Padahal, kawasan itu disebut Alfred adalah lokasi binaan UMKM Pemprov.

"Jadi itu ada contoh dibuatkan jadi lokasi binaannya Pemprov DKI Jakarta, semua limbahnya dibuang ke kali. Jadi, yang mana yang mau dikatakan kriteria apa?" jelasnya.

Alfred mengaku tidak anti dengan PKL manapun karena juga sering jajan di PKL tertentu. Namun menurutnya penataan para pedagang di trotoar perlu kajian yang lebih mendalam.

Pedagang kaki lima (PKL) berjualan di kawasan Jalan Sumenep, Jakarta, Minggu (17/11).[Suara.com/Angga Budhiyanto]
Pedagang kaki lima (PKL) berjualan di kawasan Jalan Sumenep, Jakarta, Minggu (17/11).[Suara.com/Angga Budhiyanto]

"Kami dari koalisi pejalan kaki mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk membuat regulasi itu dengan konsep kehati-hatian, jangan gegabah," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperbolehkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang di trotoar. Beberapa kriteria bagi para pedagang nantinya juga diatur dalam Pergub ini.

Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho mengatakan PKL yang boleh berdagang di trotoar pada intinya harus ramah lingkungan. Dengan demikian, PKL itu tidak kumuh dan merusak jalur pedesterian.

"Jadi PKL yang ramah lingkungan, enggak boleh bakar-membakar, barang kali kompornya kompor listrik, enggak ada cuci-mencuci," ujar Hari saat dihubungi, Jumat (17/1/2020).

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS