Hasto Sanjung Harun Masiku Buronan KPK sebagai Kader Terbaik PDIP

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyanjung Harun Masiku, caleg partai tersebut yang kekinian menjadi tersangka kasus suap sekaligus berstatus buronan, ketika diperiksa penyidik KPK, Jumat (24/1/2020).

Seusai diperiksa, Hasto mengungkapkan dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik KPK. Dalam pemeriksaan itu pula, Hasto menerangkan kepada penyidik alasan PDIP memilih Harun Masiku menjadi calon pengganti caleg Nazaruddin Kiemas di DPR hasil Pemilu 2019.

Nazaruddin Kiemas—adik mendiang politikus senior PDIP Taufik Kiemas—meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai caleg terpilih pada Pemilu 2019.

Oleh PDIP, Harun Masiku diajukan sebagai pengganti Nazaruddin. Tapi belakangan, KPK membongkar skandal suap Harun terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Sebab, pengganti Nazaruddin yang ditetapkan KPU adalah Riezky Aprilia,bukan Harun.

Namun, bagi Hasto, PDIP memunyai pertimbangan tersendiri sehingga mengajukan permohonan kepada KPU agar Harun lah yang menjadi pengganti Nazaruddin.

“Mengapa saudara Harun (Masiku)? Kami juga memberikan keterangan karena yang bersangkutan punya latar belakang baik. Sedikit orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi dalam hukum ekonomi internasional,” kata Hasto usai diperiksa KPK.

Hasto mencontohkan kasus yang mirip adalah PAW almarhum Sutradara Ginting yang meninggal dunia beberapa hari sebelum Pemilu 2009.

Sutradara Ginting adalah Caleg PDIP peraih suara terbanyak di Banten III yang meliputi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

"Ketika almarhum Sutradara Ginting menang pemilu meski sudah meninggal, suaranya kami limpahkan kepada kader yang menurut partai adalah terbaik.”

Hasto mengatakan, Harun Masiku—belakangan menjadi tersangka dalam kasus yang sama dan masih buron—lantaran memiliki kemampuan mumpuni.

Hasto mengakui, Harun hanya meraup suara terbilang kecil saat Pemilu 2019. Namun, PDIP memunyai penilaian lain.

Hasto pun mengklaim tak mengetahui terjadinya suap dalam perkara kasus menjerat Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan.

"Partai telah menegaskan berulang kali melalui surat edaran, untuk tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, apalagi tindakan melanggar hukum," kata Hasto.