Suara.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM menggandeng membentuk tim khusus untuk membantu KPK mencari keberadaan Caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku yang menjadi tersangka dalam kasus suap kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Inspektur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting menyebut tim khusus tersebut terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat siber Kabareskrim, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman RI.
"Menindaklanjuti situasi yang berkembang akhir-akhir ini menimbulkan berbagai asumsi dari adanya kesimpangsiuran dan spekulasi mengenai keberadaan Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)," kata Jhoni di Kantor Imigrasi Kemenkumham RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).
Menurut Jhoni, tim tersebut yang diklaim dibentuk secara independen itu untuk mencari tahu keberadaan Harun setelah kembali ke Indonesia dari Singapura sampai tak terdeteksi oleh pihak imigrasi.
"Tujuan dibentuknya tim gabungan yang bersifat independen ini dalam rangka untuk menelusuri dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia," katanya.
Untuk diketahui, keberadaan Harun Masiku masih misterius sejak KPK meringkus Wahyu Setiawan dan beberapa orang lain pada Rabu (8/1/2020).
Dalam tangkap tangan tersebut, Harun dinyatakan lepas dari penangkapan lantaran berdasarkan informasi Imigrasi, politikus PDI Perjuangan itu berada di Singapura sehari sebelum adanya penangkapan terhadap Wahyu.
Namun, imigrasi memberikan klarifikasi jika Harun ternyata sudah kembali ke Indonesia sehari sebelum KPK melakukan OTT. Pihak imgrasi mengaku kesimpangsiuran informasi posisi Harun itu karena terjadi kesalahan teknis.
Perbaruan informasi tentang posisi Harun di Indonesia juga baru disampaikan pihak imigrasi pada Rabu (22/1/2020).
Baca Juga: Diperiksa KPK, Sekjen PDIP Hasto: Harun Masiku Dapat Beasiswa Ratu Inggris
