Suara.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan langsung merespon Menteri Hukum Dan HAM RI, Yasonna H. Laoly yang mencopot Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F Sompie. Pencopotan ini dilakukan karena ada skandal data pencarian Harun Masiku, yang merupakan tersangka korupsi.
Ronny dicopot karena kelalaian Imigrasi dalam menginformasikan bahwa buronan Caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku masih berada di Singapura setelah ditetapkan tersangka oleh KPK pada Rabu (8/1/2020). Menanggapi hal itu, Kurnia menyebut seharusnya, Presiden Joko Widodo sekaligus mencopot Menteri Yasonna. Karena Yasonna yang memiliki otoritas tertinggi di lembaganya.
"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi. Sebab, bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM," kata Kurnia dihubungi, Selasa (28/1/2020).
Kurnia menganggap bahwa Yasonna turut menyampaikan informasi bohong atas keberadaan Harun.
"Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku. Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggungjawab atas situasi hari ini," ujar Kurnia
Kurnia pun menilai Yasonna telah kecolongan atas informasi keberadaan Harun. Dimana Harun diketahui, sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020.
Namun, Informasi tersebut tidak ditindak lanjuti Yasonna sebagai lembaga pimpinan tertinggi di Menkum HAM. Sehingga, Imigrasi baru menyampaikan bahwa Harun memang sudah berada di indonesia, sehari sebelum operasi tangkap tangan terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada Rabu 22 Januari 2020.
Maka itu, Kurnia beranggapan bahwa Kemenkumham dibawah kepmimpinan Yasonna telah mengganggu kinerja KPK dalam proses penyidikan perkara kasus suap pergantian Antar waktu (PAW) Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
"Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," tutup Kurnia
Siang tadi, Yasonna menyampaikan hal itu setelah Ronny F Sompie membenarkan bahwa politikus PDI Perjuangan Harun Masiku telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020 menggunakan pesawat Batik Air. Menurut Ronny, terjadi "delay time" karena di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta mengalami gangguan perangkat Informasi Teknologi (IT) baru akhirnya diketahui bahwa Harun sudah masuk ke Indonesia pada 7 Januari 2020.
Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-plh (pelaksana harian) dan direktur sisdiknya. Direktorat Sisdik adalah pihak yang membawahi IT di Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
"Artinya difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi 'delay', mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara terminal 2, kalau terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di terminal 3," kata Yasonna di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/1/2020).
TERPOPULER
