Suara.com - Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas. Hal ini dilakukan karena banyaknya permintaan dan protes, termasuk dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Siang tadi, pimpinan DPRD Jakarta menggelar rapat. Setelah itu mereka melakukan sidak langsung ke sisi selatan Monas yang menuai kontroversi itu.
Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan proyek ini memiliki sejumlah hal yang patut disoroti. Mulai dari pengalihan fungsi sebagai daerah resapan air, penebangan pohon, hingga proses lelangnya.
“Jadi hari ini kami meminta kepada Eksekutif untuk merekomendasikan dihentikan sementara,” ujar Prasetio di lokasi usai sidak, Selasa (28/1/2020).
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengaku akan menerima rekomendasi DPRD itu. Meski demikian, ia lebih menginginkan proyek yang sudah berjalan lebih dari 50 persen itu dilanjutkan.
"Kami lebih suka ini diteruskan, tapi karena ada hasil rapat koordinasi DPRD, ya sudah ini dihentikan sementara, untuk menghargai ini semua," kata Saefullah.
Kedepannya Saefullah mengaku akan berkoordinasi dengan Mensetneg Pratikno, selaku ketua Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka. Ia menunggu Kemensetneg memberikan rekomendasi setelah proyek dihentikan.
"Kami menunggu dari Kemensetneg, sebagai ketua komite untuk memberikan rekomendasi," pungkasnya.
Untuk diketahui, Revitalisasi Monas memicu kontroversi karena disebut mengorbankan sekitar 190 pohon dan dikerjakan oleh kontraktor bermasalah. Tetapi tudingan itu telah dibantah oleh Pemerintah DKI Jakarta dan kontraktor yang memenangkan tender, PT Bahana Prima Nusantara.
Baca Juga: Bohongi Anies dan Batal Jadi Dirut TransJakarta, Donny Saragih Bela Diri
Revitalisasi Monas dianggarkan senilai Rp 71,3 miliar dan dikerjakan oleh PT Bahana Prima Nusantara sebagai pemenang tender dengan penawaran Rp 64,41 miliar.
