Infografis
Suara.com - Revitalisasi Monumen Nasional (Monas) di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai polemik. Namun perdebatan seputar perbaikan di kawasan Monas bukan kali ini saja.
Pro dan kontra juga muncul dalam periode gubernur-gubernur sebelumnya terkait berbagai pembangunan dan perbaikan di kawasan Monas.
Berikut perkembangan revitalisasi Monas dari era Sutiyoso hingga Anies Baswedan yang dihimpun Suara.com pada Selasa (28/1/2020).
![Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (11/5/2018). [Suara.com/Yosea Arga Pramudita]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/05/11/97511-sutiyoso.jpg)
Sutiyoso yang menjadi Gubnernur DKI Jakarta dari 1997-2007 ini pernah melakukan pemagaran taman di kawasan Monas Jakarta Pusat. Proyek ini bertujuan untuk menertibkan pedagang asongan dan kaki lima yang banyak ditemukan di dalam lapangan Monas.
Ia pun mendapatkan banyak protes atas kebijakan ini. Sementara pemagaran itu justru membuat Lapangan Merdeka menjadi lahan kosong dan diperebutkan oleh parkir Balai Kota dan masyarakat serta pedagang.
Selain memasang pagar keliling, Sutiyoso juga membuat ruang terbuka hijau dengan menanam berbagai pohon, perbaikan taman dan membangun pedestrian di sekitar Monas.
Era pemerintahan Fauzi Bowo lebih banyak difokuskan untuk pembangunan sarana transportasi di Jakarta. Namun pria yang menjabat sebagai Gubernur DKi Jakarta tahun 2007-2012 ini juga memperhatikan kawasan Monas.
Baca Juga: Terungkap! Greysia / Apriyani Cs Tak Diandalkan PBSI di Indonesia Masters
Ia sempat marah-marah saat mengetahui kawasan Monas terlihat kumuh.
Lalu dalam beberapa hari taman Monas kembali hijau dan bersih. Bahkan Silviana Murni, Walikota Jakarta Pusat saat itu sengaja berkantor di Monas agar kondisi Monas terjaga.
Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) tidak banyak melakukan perbaikan bersifat material.
Jokowi mencoba mengembalikan fungsi Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebagai pesta rakyat dengan mengadakan beberapa festival di pelataran Monas, pada Juni 2013. Namun upaya ini dinilai sebagai "PRJ tandingan".
