Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terlalu reaktif saat menanggapi persoalan kasus Jiwasraya.
Apalagi usai kerugian Jiwasraya disebut-sebut sudah terjadi sejak zaman pemerintahan SBY saat masih menjabat sebagai Presiden ke-6 RI. Menurut Jerry, seharusnya SBY bisa bersikap diam jika memang dalam pemerintahannya tidak pernah menyebabkan adanya kerugian di perusahaan asuransi plat merah tersebut.
"Bagi saya itu kalau dibandingkan presiden sebelumnya, mungkin pak SBY ini lebih ada sedikit emosional dia keluar, ketika barangkali mengaitkan kan, ini kan belum terlalu, mereka hanya bilang pada 2006 kan, tidak merujuk kepada seseorang, memang pemerintahannya dia," kata Jerry dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).
"kecuali sudah mengatakan begini 'Presiden SBY' nah itu menyebut nama bagi saya kalau nggak berbuat itu diam aja, kan tenang aja, stay cool saja ya keep silent. Kalau saya dituduh contohnya saya presiden umpama, terus saya dituduh begini kalau saya enggak melakukan kenapa harus reaksi? Ada emosional," sambungnya.
Namun, Jerry menilai sisi reaktif SBY itu sengaja ditunjukkan guna menghindari adanya tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintahannya seiring kerugian Jiwasraya yang disebut sudah terjadi pada era SBY. Jerry berujar bahwa tujuan serupa juga dapat dilihat dari keinginan Partai Demokrat yang lebih memilih pembentukan pansus dibanding panja Jiwasraya.
"Menurut saya bahasanya, dia barangkali ini coba untuk menyatakan kami tidak bersalah partai kami tidak bersalah kan saya tidak bersalah, saya enggak bersalah maka dorong pansus. Itu pada intinya ke sana kan di dorong dia mendorong agar dilakukan pansus, memang Partai Demokrat getol ini," kata Jerry.
Sebelumnya, SBY melalui laman Facebook resminya menyampaikan padangan terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang ditaksir mencapai angka Rp 13 triliun.
Menurut SBY, kasus PT Asuransi Jiwasraya dan skandal jasa asuransi pelat merah lainnya, yakni Asabri, tak pelak menciptakan kegaduhan politik.
"Saat ini, krisis keuangan Jiwasraya menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi, termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas-desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk," tulis SBY seperti dikutip Suara.com, Senin (27/1/2020).
Baca Juga: DPR Pesimis dengan Janji Erick Thohir Bayar Duit Nasabah Jiwasraya Maret
Bahkan SBY menyebut selain Jiwasraya dan Asabri, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain juga disebut memiliki permasalahan keuangan yang serius.
SBY pun menyinggung soal adanya perbedaan pendapat di DPR terkait pembentukan panitia khusus DPR atau panita kerja tingkat komisi.
"Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja. Bukan pansus."
