Jika WNI Eks ISIS Dipulangkan ke Indonesia, Ini 6 Potensi yang Bisa Terjadi

Suara.com - WNI eks ISIS tidak dipulangkan memiliki potensi ancaman. Namun bukan berarti jika pemerintah kemudian memutuskan untuk memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia potensi ancaman menghilang.

Pemerintah tengah menyiapkan dua draf terkait keputusan apakah menerima atau menolak kepulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah. Draf tersebut diperkirakan selesai antara April atau Mei 2020.

Dari dua draf tersebut, Presiden Joko Widodo baru dapat mengambil keputusan setelah melalui pertimbangan atas dua pilihan.

Terkait keputusan pemerintah yang dinilai lama tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan waktu. Sehingga, lanjut dia, dalam mempertimbangkan keputusannya nanti, pemerintah tidak bisa didesak oleh siapapun.

"Jadi maksud saya, biarlah ini menjadi pembahasan tingkat pemerintah sehingga mohon maaf tidak boleh ada orang yang desak-desak pemerintah untuk urusan ini. Nanti kalau mau dibahas ya dibahas, kalau tidak ya juga tidak apasih," kata Ngabalin dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

Terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS, kali ini Suara.com merangkum potensi yang patut diwaspadai jika WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia.

Berikut daftarnya!

1. Pemerintah belum memiliki kemampuan mendeteksi ideologi seseorang

Ridlwan Habib selaku pengamat pengamat terorisme menyoroti kelemahan pemerintah jika memutuskan untuk memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia.

Kelemahan pemerintah lantaran belum memiliki kemampuan mendeteksi ideologi seseorang dengan penilaian yang objektif.

"Kalau dipulangkan ada lebih dari dua, pertama, Indonesia belum punya prosedur deteksi ideologi. Yang saya maksud prosedur deteksi ideologi adalah kita tidak bisa melihat secara objektif seseorang ini sudah sembuh secara ideologi atau belum," ujar Ridlwan.

2. Paham-paham radikalisme dari kombatan ISIS berpotensi kambuh

Imbas dari prosedur deteksi ideologi yang belum siap ini adalah kambuhnya paham-paham radikalisme dari kombatan ISIS.

Ridlwan mengatakan jika pemerintah memilih memulangkan semua WNI eks ISIS ialah adanya kelemahan pemerintah lantaran belum memiliki kemampuan mendeteksi ideologi seseorang dengan penilaian yang objektif. Risiko berikutnya, yakni potensi kambuhnya paham-paham radikalisme dari mereka para kombatan ISIS.

3. Memulangkan wanita dan anak-anak eks ISIS bisa jadi opsi, namun...