Tolak Komersialisasi TIM, Puluhan Seniman Siap Mengadu ke DPR

Dythia Novianty | Stephanus Aranditio
Tolak Komersialisasi TIM, Puluhan Seniman Siap Mengadu ke DPR
Pekerja menyelsaikan atap gedung Taman Ismail Marzuki, Jakarta. [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Gerakan SaveTIM sudah bergerak selama tiga bulan lebih sejak revitalisasi TIM dimulai.

Suara.com - Puluhan seniman dari Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki akan mendatangi Gedung DPR RI, untuk menyampaikan aspirasinya menolak komersialisasi TIM oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Senin (17/2/2020) pagi ini. Mereka akan diterima oleh Komisi X DPR RI.

Salah satu seniman TIM, Radhar Panca Dahana mengatakan, sekitar 40 orang seniman TIM akan hadir bertemu dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi untuk menggelar rapat dengar pendapat.

"Kabar #saveTIM, (16/2). Akhirnya, Forum Seniman Peduli TIM, diterima oleh Komisi X DPR-RI, Dede Yusuf, dkk yang membidangi urusan kebudayaan. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara para seniman dengan para wakil rakyat itu dijadwalkan berlangsung mulai pukul 11.00 s.d. 13.00," kata Radhar melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/2/2020).

Radhar menjelaskan, gerakan SaveTIM sudah bergerak selama tiga bulan lebih sejak revitalisasi TIM dimulai oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Pergub nomor 63 Tahun 2019, yang memberi kewenangan kepada BUMD Pemprov. DKI Jakarta, PT Jakpro untuk melakukan revitalisasi dan mengelola TIM.

Seharusnya, menurut Radhar, Jakpro hanya melakukan revitalisasi dan perawatan gedung ketika sudah dipugar, bukan ikut mengelola gedung yang diperkirakan hanya untuk kepentingan komersial semata.

"Kegiatan kapitalistik itu, menurut Pergub yang dibuat tanpa melibatkan pendapat Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta, akan berlangsung selama 28 tahun (dan ada kemungkinan kelak akan diperpanjang sampai 100 tahun)," jelasnya.

Radhar mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI nanti mereka akan menyampaikan "Pernyataan Cikini" dan "Tuntutan Moratorium".

"Serta menyerahkan sejumlah catatan pelanggaran sejarah, etik, moral, dan hukum, yang terjadi sehubungan dengan kegiatan revitalisasi TIM itu," tegasnya.

Mereka juga telah mempersiapkan aksi seni, ‘happening art’, tentang "genosida kebudayaan" yang menimpa TIM dan banyak ruang-ruang elapresi seniman di berbagai daerah, seperti di Palembang, yang Taman Budayanya kini disulap menjadi mal dan pusat kuliner.

Selain itu, mereka juga akan melakukan aksi diam dan menutup satu mata sebagai simbol Pemprov DKI, yang diam-diam membangun komersialisasi dan tutup mata terhadap TIM.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS