REGIONAL:
Suara.com - Eks Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengusulkan agar Gubernur DKI jakarta Anies Rasyid Baswedan menggelar perlombaan balapan gokart listrik. Balapan tersebut sebagai pengganti Formula E yang terus menjadi polemik.
Hal itu disampaikan oleh Sandiaga Uno melalui akun Instagram miliknya @sandiuno. Menurutnya, balapan gokart lebih baik daripada menggelar Formula E.
"Daripada saling berantem soal Formula E, mendingan di Jakarta buat balapan gokart listrik dulu saja nih," kata Sandiaga seperti dikutip Suara.com, Rabu (19/2/2020).
Dalam unggahannya tersebut, Sandiaga juga mengunggah sebuah video yang menampilkan ia sedang berada di Osaka, Jepang. Dalam video tersebut juga nampak sejumlah orang menaiki gokart listrik di Osaka, Jepang.
Politisi Partai Gerindra itu sempat menyindir Pemprov DKI yang terus mendapatkan serangan dari banyak pihak. Padahal, menurut Sandiaga niat Pemprov DKI Jakarta baik dalam penyelenggaraan Formula E.
"Pak gub, sebelum Formula E, daripada ribut bikin itu saja dulu keliling-keliling DKI. Supaya nggak pada berantem mulu, ampun. Mau bikin kegiatan yang niatnya, nawaitunya baik, diserang terus," ungkap Sandiaga dalam video sembari menunjuk gokart listrik.
Di Jepang, gokart listrik sedang menjadi sebuah tren kekinian. Para pengendara gokart bisa mengenakan kostum lucu sembari mengendarai gokart.
Menurut Sandiaga, dari sisi ekonomi gokart listrik seperti di Jepang tidak kalah dengan Formula E. Terlebih jika gokart tersebut dikemas dengan menarik dan kreatif.
"Saya yakin nilai ekonominya juga tidak kalah dan malah bisa lebih menjangkau seluruh kalangan. Sebuah peluang usaha baru yang terinspirasi dari sebuah game," ungkap Sandiaga.
Untuk diketahui, Anies kerap disalahkan soal kontroversi rekomendasi untuk menggunakan Monas sebagai lintasan balap Formula E.
Polemik ini muncul karena Anies dalam suratnya kepada Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno, mengklaim telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Namun, ternyata TACB tak pernah mengeluarkan rekomendasi tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengakui ada salah ketik dalam surat tersebut. Ia menuding Kepala Biro Dalam Negeri yang membuat kesalahan itu.
Menurutnya, seharusnya bukan TACB yang mengeluarkan rekomendasi, melainkan Tim Sidang Pemugaran (TSP).
Padahal, Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Iwan Hendri Wardhana mengatakan TSP tak memiliki hak untuk mengeluarkan rekomendasi. Kata Iwan, pihak yang berhak menerbitkannya rekomendasi itui adalah Disbud DKI.
TERPOPULER