REGIONAL:
Suara.com - Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman menilai persoalan banjir di ibu kota mestinya tidak hanya dibebankan kepada Anies Baswedan. Sejumlah pihak bertanggung jawab atas bencana tersebut.
Taufiqurrahman mengatakan, banjir merupakan bencana yang sudah menahun sehinga siapapun yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pasti akan mengalaminya.
Hal itu disampaikan Taufiqurrahman ketika menjadi narasumber program ILC TV One yang mengangkat tema "Jakarta Dirundung Banjir: Salahkah Anies?", Selasa (25/2/2020) malam.
"Setiap pejabat publik dapat kita pertanggungjawab terhadap permasalahan yang dihadapi warganya karena memang dipilih oleh rakyat seperti seperti bencana banjir kali ini," ungkapnya.
Kendati begitu, menurut Taufiqurrahman, setiap pemimpin daerah juga memiliki batas-batas kewenangan. Begitu pula dengan Anies yang dinilai sejumlah pihak gagal mengatasi banjir.
"Ada batas-batas kewenangan yang dimiliki gubernur, sehingga tidak objektif kalau melempar kesalahan ke Anies," imbuhnya.
Ia pun kembali menegaskan, "Siapapun gubernurnya pasti mengalami banjir"
Sebelumnya, terlebih dahulu Taufuqurrahm menjabarkan pendapatnya soal penyebab-penyebab banjir. Ia menjelaskan, banjir di Jakarta disebabkan oleh sejumlah faktor di antaranya: curah hujan tinggi, hujan lokal, perubahan iklim ekstrem dan pelanggaran tata ruang di daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir.
Ia lantas menyebutkan, banjir yang juga disebabkan oleh kesalahan tata kelola dari hulu mestinya juga mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
"Jakarta punya 13 sungai yang mengalir, 8 diantaranya milik Pemerintah Pusat. Jadi kalo bicara banjir, tidak bisa kalau kewenangan hanya milik Gubernur Jakarta tapi juga Pemerintah Pusat. Bahkan Gubernur Jawa Barat, karena daerah hulunya ada di sana," ungkapnya.
Oleh karenanya, ia berharap tiga pihak tersebut bisa duduk bersama membahas solusi untuk menanggulangi banjir.
"Tiga gubernur yakni DKI, Jabar dan Banten duduk bareng membicarakan ini dan mencari jalan keluarnya," lanjutnya.
Untuk mencapai tujuan itu, kata Taufiqurrahman, ketiganya juga semestinya dimediasi oleh Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) yang kekinian dinilai kurang menunjukkan kinerja maksimal.
"Sampai hari ini BKSP tidak pernah maksimal dalam kerja-kerjanya. Jadi bila dimaksimalkan tentunya ke depannya ada kerja sama di antara tiga provinsi untuk menanggulangi banjir," kata Taufiqurrahman, memungkasi.
TERPOPULER