Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pada jajarannya untuk merapungkan payung hukum pemindahan Ibu Kota baru. Termutakhir, pemerintah akan menyampaikan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ibu Kota Negara ke DPR seusai reses.
Jokowi meminta agar hasil pra master plan pemindahan Ibu Kota baru serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk dipaparkan. Sebab, hal itu akan berkaitan dengan penentuan kawasan inti pemerintahan di sana.
"Saya juga minta dipaparkan hasil pra-master plan dan hasil KLHS termasuk penentuan lokasi kawasan inti pemerintahan. Sehingga kita bisa masuk ke yang lebih detil," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (26/2/2020).
Eks Gubernur Jakarta itu mengklaim pembangunan dasar di tahun 2020 akan dimulai. Jokowi kemudian meminta agar rincian pembiayaan Ibu Kota baru untuk segera dirampungkan.
"Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur dasar di tahun 2020 ini juga akan segera kami mulai. Dan tentang pembiayaan ibu Kota baru saya juga minta segera diselesaikan," kata Jokowi.
"Pemetaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerjasama KPBU, serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung," tambah Jokowi.
Setelah itu rampung, Jokowi kemudian pada kementerian terkait untuk menjelaskan ke pihak swasta hingga negara lain yang berminat untuk kerja sama. Penjelasan tersebut berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak terebut di Ibu Kota baru.
"Sehingga tangan swasta, nasional dan berbagai negara yang ingin bekerjasama yang sudah memiliki keinginan besar, kami bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang. Dimana mereka akan terlibat, di wilayah yang mana," tutup Jokowi.
Baca Juga: Anies Tak Hadir Rapat, DPR: Jokowi Dulu Datang sehingga Banjir Tak Parah
