REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal menanggulangi bencana banjir. Ia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak menyalahkan pihak lain.
Hal itu disampaikan Justin ketika menjadi narasumber acara Mata Najwa bertajuk "Ketar-ketir Banjir Kapan Berakhir", Rabu (26/2/2020) malam.
"Saya minta gubernur kita yang terhormat Bapak Anies Baswedan berhenti menyalahkan pihak-pihak lain. Karena banjir kemarin memang banjir lokal," kata Justin.
Pendapat Justin tersebut lantas ditimpali oleh Najwa, "Memang yang Anda lihat, gubernur nyalahin siapa?".
Justin lantas menjawab, dirinya menyesalkan sikap Pemprov DKI yang mengaitkan persoalan banjir di ibu kota dengan Pemerintah Pusat dan kiriman air dari Jawa Barat. Padahal, banjir yang melanda ibu kota pada awal tahun terjadi secara lokal akibat curah hujan tinggi.
"Sebelum air kiriman dari Bogor, sudah terjadi banjir di Jakarta sekitar mungkin jam 3 atau 4 pagi. Setelah itu disalahkan pula pemeritah pusat karena air masih dikirimkan dari Jawa Barat ke Jakarta. Ini yang saya sesalkan," lanjutnya.
Terkait hal itu, menurut Justin, Anies Baswedan mestinya mematangkan perencanaan untuk mengatisipasi banjir sudah sejak jauh hari. Bukannya menerapkan kebijakan setelah bencana melanda.
"Semua kuncinya ada di pelaksanaan. Saya harap bapak gubernur jangan menerapkan lagi action by accident, baru ada reaksi dan tindakan. Tapi action by planning" kata Justin.
Justin juga sebelumnya membeberkan bahwa tersedia anggaran besar untuk penanggulangan banjir. Namun, anggaran tersebut dinilai tak dimaksimalkan untuk penanganan banjir.
"Ada anggaran sekitar 258 triliun dari APBD DKI Jakarta dan DPRD sejak Agustus kemarin tidak pernah sekalipun menghalangi rencana penanggulangan banjir yang ada," tukas Justin.
Sekda DKI Singgung Pemerintah Pusat
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang turut menjadi narasumber Mata Najwa, mengklaim pemerintah DKI Jakarta telah melakukan uapaya maksimal untuk mengatasi dan mengantisipasi banjir.
Pihaknya telah melakukan pengerukan kali dan pembersihan saluran air. Kendati begitu, ia menyinggung bawah sejumlah sungai di Jakarta berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
"Persoalannya ini ada kali-kali besar yang 13 sungai mengalir dari hulu sampai ke hilir, pengelolaannya oleh pemerintah pusat".
Terkait hal itu, Najwa pun memberi tanggapan, "Jadi ini menyalahkan pemerintah pusat?".
Saefullah pun meluruskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyalahkan pemerintah pusat. Ia menegaskan Pemprov DKI dan pemerintah pusat bersinergi mengatasi banjir.
"Tidak. Tidak menyalahkan justru kemarin kita mesra sekali dengan pemerintah pusat. Ini adalah persoalan bersama" ucapnya.
TERPOPULER
