Suara.com - Aparat kepolisian mulai mengendus adanya dugaan korupsi terkait program rumah DP Rp 0 yang merupakan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Terkait penyelidikan kasus ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memanggil PD Sarana Jaya, selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang menggarap program tersebut.
Pihak Sarana Jaya lantas mengakui soal adanya pengusutan dugaan korupsi yang dilakukan kepolisian. Beberapa orang karyawan telah dipanggil untuk dimintakan keterangan.
"Memang betul kami memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait hal itu dan sudah ada beberapa yang dimintai keterangan juga,” ujar Humas Sarana Jaya Keren Margaret Vicer saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2020).
Sejauh yang diketahui, Sarana Jaya sudah menyiapkan dua lahan untuk membangun rumah DP Rp 0 ini. Lokasinya berada di Pondok Kelapa dan Cilangkap Jakarta Timur.
Meski demikian, Karen mengaku tak mengetahui lahan mana yang bermasalah. Ada juga kemungkinan lahan baru untuk rencana pengadaan baru, mengingat unit rumah ingin ditambah terus oleh Anies.
"Kalau untuk detailnya kami masih belum tahu karena kan itu memang ranahnya kepolisian seperti apa,” jelasnya.
Karen juga enggan menyebut siapa saja karyawan yang dipanggil oleh kepolisian itu. Namun ia menyatakan pihaknya akan memenuhi segala kebutuhan kepolisian untuk mengusut kasus ini.
“Ada beberapa karyawan Sarana Jaya (yang diperiksa). Untuk saat ini info yang bisa kami sampaikan kami kooperatif. Sudah beberapa minggu terakhir ini (dilakukan pemeriksaan),” kata dia.
Baca Juga: Anies Copot Kadis Perumahan karena Rumah DP Rp 0 Tak Laku, Ini Kata PDIP
