Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 24,3 triliun untuk mengelola perbatasan negara. Setidaknya ada empat tugas pemerintah untuk mengelola perbatasan tersebut.
Mahfud menjelaskan tugas pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Untuk menjalankan tugasnya, maka anggaran yang digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dikeluarkan.
"Sekarang itu negara mempunyai anggaran untuk itu di APBN itu besar sekali Rp 24,3 triliun, anggaran untuk empat hal ini," kata Mahfud saat pidato dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
Empat tugas yang dijalankan BNPP tersebut yakni menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
Dalam acara Rakornas Pamtas tersebut hadir sejumlah kepala daerah yang memimpin daerah perbatasan. Dengan begitu Mahfud berharap dalam kesempatan itu bisa saling koordinasi dan mengintegrasikan pelaksanaannya.
Di sisi lain, Kepala BNPP Tito Karnavian menerangkan Indonesia wilayah darat berbatasan dengan tiga negara sedangkan laut dan udara berbatasan dengan 10 negara. Kata Tito masih ada titik yang dipersoal antara Indonesia dan negara tetangga.
"Contoh dengan Kalimantan dengan Malaysia, itu ada 9 titik di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, tapi alhamdulillah awal tahun ini kita selesaikan dua, jadi masih ada tujuh," imbuh dia.
