Meski begitu, Jokowi berharap ada sejumlah kebijakan yang diambil oleh perusahaan transportasi publik tersebut sehingga tidak menimbulkan keramaian dan kepadatan penumpang.
Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika menyampaikan keterangan persnya di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).
"Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Jokowi.