Suara.com - Feri Amsari Ungkap Niat Lain Dipilihnya Orang Bermasalah sebagai Penyelenggara Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyoroti soal permasalahan dalam pemilihan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Ia menyebut orang-orang yang mengisinya sengaja diisi sosok bermasalah.
Menurutnya, hal ini dilakukan agar nantinya ada pihak yang bisa mengendalikan sosok bermasalah itu di internal penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Itu yang kemudian mempertegas bahwa orang-orang seperti ini disengaja juga untuk dipilih sebagai bagian untuk mengatur kepentingan-kepentingan politik," ujar Feri dalam diskusi di Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).
Rekam jejak buruk itu, kata Feri, akan dimanfaatkan partai politik untuk kepentingan politik.
"Jadi penyelenggaranya punya rekam jejak buruk bukan untuk tidak dipilih, tapi untuk dipilih sebagai bargaining politik kepentingan partai," ucapnya.
Karena diisi orang-orang bermasalah, penyelenggaraan Pemilu disebutnya jadi selalu berpolemik.
Bahkan, ia mengungkap pada tahun 2023 lalu ada puluhan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan penyelenggara Pemilu.
"Sebagai sebuah gambaran, penyelenggara pemilu kita di tahun 2023 melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan di 54 kasus," ungkapnya.
Baca Juga: Ada 53 Kasus Kekerasan Seksual Oleh Penyelenggara Pemilu Tahun 2023, Tapi Tak Diusut Tuntas
Ia mengaku belum memiliki data lengkap untuk tahun 2024. Namun, ia meyakini jumlah kasus kekerasan seksual tahun itu lebih banyak karena bertepatan dengan pelaksanaan Pemilu.
"Saya jadi mulai ragu ini penyelenggara pemilu atau Kakek Sugiyono (pemain film dewasa asal Jepang), enggak tahu saya," jelasnya.
Banyaknya kasus kekerasan seksual, kata Feri, menjadi bukti penyelenggaraan Pemilu di Indonesia belum dilaksanakan secara profesional.
"Jumlah ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu kita bukanlah penyelenggara pemilu profesional. Belum lagi kalau kita bicara ketidakprofesionalan di verifikasi faktual," jelasnya.
Kasus kekerasan seksual ini terjadi di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dikatakannya menjadi bukti evaluasi menyeluruh perlu dilakukan pada penyelenggara Pemilu.
"Kan ada beberapa indikasi sedari awal ketika proses seleksi. Misalnya pelaku kekerasan seksual itu cenderung memanipulasi data dirinya," ucapnya.
