alexametrics

Terlibat Debat Panas soal Corona, Haris Azhar: Lockdown Dulu Ali Ngabalin

Reza Gunadha | Ruhaeni Intan
Terlibat Debat Panas soal Corona, Haris Azhar: Lockdown Dulu Ali Ngabalin
Ali Ngabalin (Foto:Ist)

Aktivis Hukum dan HAM itu terlibat debat panas dengan Tenaga Ahli Staf Kepresidenan, Ali Ngabalin.

Suara.com - Aktivis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar terlibat debat panas dengan Tenaga Ahli Staf Kepresidenan, Ali Ngabalin.

Haris yang kesal terhadap sikap Ali yang tak mau mengalah lantas berujar agar Ali di-lockdown supaya berhenti bicara.

"Anda lockdown dulu dia nih," ujarnya menimpali perkataan presenter Cindy Sistyarani.

Keduanya terlibat debat panas saat membahas tentang kinerja pemerintah dalam menangani virus corona.

Baca Juga: Hari Perawat Nasional, Ini Tujuh Fakta Menarik Tentang Perawat

Haris yang aktif dalam Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tak sepakat dengan perkataan Ali Ngabalin yang menyebut bahwa opsi 'Lockdown' belum menjadi prioritas negara.

Haris Azhar dan Ali Ngabalin terlibat debat panas (Youtube).
Haris Azhar dan Ali Ngabalin terlibat debat panas (Youtube).

Ali kemudian membandingkan Indonesia dengan Korea yang meskipun angka pasien yang terjangkit corona tinggi, namun tidak mengambil keputusan 'Lockdown'.

"Korea itu 83,54 persen dan dia tidak melakukan 'Lockdown'. Artinya apa? Artinya dia lebih memberikan jaminan atas warganya dengan regulasi yang ada, kesiapan pemerintah, dan kesiapan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, menurut Ali, kebijakan 'Lockdown' tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau.

"Mereka saja yang satu benua satu wilayah begitu terkumpul. Indonesia ini 13.000 dan sekian lebih pulau. Kalau dia melakukan 'Lockdown' hari ini kemudian di tempat lain yang tetap saja sehat dan tidak ada masalah, itu akan merugikan daerah yang lain," pungkasnya.

Baca Juga: Dinkes Sleman Pastikan PDP Covid-19 Biayanya Ditanggung Pemerintah

Namun, pandangan ini langsung ditampik oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Mardani Ali Sera.

Komentar