Suara.com - Wacana lockdown untuk memotong alur penyebaran virus corona baru (Covid-19) terus bergulir.
Beberapa pemerintah daerah menyatakan siap jika wilayahnya harus diisolasi. Namun bagaimana dengan daerah lain?
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa lockdown atau penguncian wilayah adalah kebijakan pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat belum ada rencana ke arah sana.
"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, misalnya, adalah kebijakan pemerintah pusat. Dan kita belum berpikiran ke arah itu," kata Jokowi melalui unggahan di akun media sosial resminya, Senin (16/3/2020).
Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan ada 7 syarat daerah bisa memutuskan untuk menutup kawasannya atau lockdown. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Bab Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah.
"Untuk pembatasan wilayah atau lockdown itu dalam undang-undangnya ada tujuh yang harus dipertimbangkan, mulai dari efektivitas, tingkat epidemi, hingga pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan," kata Tito di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Berikut lima hal penting yang perlu disiapkan pemerintah jika lockdown diterapkan, yang dihimpun Suara.com dari berbagai sumber, Kamis (19/3/2020).
1. Anggaran
Bagaimanapun faktor ekonomi menjadi penting. Adanya anggaran yang cukup, menjamin kemaslahatan masyarakat di wilayah isolasi.
Baca Juga: Jakarta Lockdown, Inflasi Bisa Tak Terkendali
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran jika sewaktu-waktu ada daerah yang harus di lockdown karena Covid-19.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat Konferensi APBN Kita melalui video teleconference di Jakarta, Rabu (18/3/2020) kemarin.
“Mengenai kesiapan, pasti akan disiapkan (anggaran lockdown). BNPB kalau memutuskan suatu daerah dilakukan isolasi pasti sudah memikirkan gimana supporting growth. Bahkan, sampai memikirkan tempat yang pemukimannya cukup padat dan social distancing-nya agak sulit dilakukan,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, instrumen fiskal pemerintah perlu dikonsentrasikan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta menjamin aktivitas logistik berjalan lancar. Pemerintah masih mengkaji skenarionya.
2. Layanan kesehatan mumpuni
Hanya mengunci suatu wilayah tanpa menyediakan layanan kesehatan yang mumpuni pasien Covid-19 tidak akan cepat pulih.
