Suara.com - Aparat kepolisian gabungan Polda Sultra dan Polres Kendari mengamankan belasan pengujuk rasa yang menggelar aksi tolak RUU Omnibus Law di gedung DPRD setempat, Senin (23/3/2020).
Kabid Humas Polda Sultra AKBP Laode Proyek mengatakan pembubaran aksi unjukrasa di gedung dewan sebagai konsekuensi Maklumat Kapolri yang melarang kegiatan mengumpulkan massa.
Kapolri mengirim maklumat berdasarkan Surat Nomor 2/Mak/III/2020 tentang Kepatutan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Sultra memeriksa 12 peserta aksi yang menamakan diri Aliansi Rakyat Sultra.
"Saat ini peserta unjukrasa dimintai keterangan oleh penyidik. Status mereka masih terperiksa dan menurut hukum acara akan ditentukan 1 X 24 jam," kata Laode.
Selain mengamankan pengunjukrasa juga polisi menyeret 4 unit sepeda motor yang diduga sebagai sarana pendemo.
Dalam aksinya pengunjukrasa menuntut pembatalan pembahasan omnibus law yang sedang bergulir dan penuntasan kasus penembakan mahasiswa Randi.
"Polisi menghargai setiap orang atau pihak yang menyampaikan aspirasi tetapi dalam koridor perundang-undangan yang berlaku," kata Kabid Humas Polda Sultra.
Dalam menyampaikan aspirasi tidak memiliki izin dari pihak berwajib. (Antara).
Baca Juga: Tembus 65 Kasus, Spanyol jadi Negara ke-11 WNI Positif Corona
