Usul Gaji DPR Disunat untuk Perangi Corona, Korea Selatan Udah Duluan Lho

Suara.com - Penanganan penyebaran virus corona alias Covid-19 memang membutuhkan dana yang tidak kecil. Karena itu, muncul usulan pemotongan gaji anggota DPR bulan April 2020.

Usul sunat gaji untuk membantu penanganan penyebaran Covid-19 itu datang dari Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi. Hal itu disampaikan kepada pimpinan DPR.

"Fraksi PPP DPR mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk melakukan kebijakan pemotongan gaji anggota DPR bulan April 2020 yang nanti disumbangkan untuk penanganan COVID-19," kata Baidowi di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Nah, di Korea Selatan, mengambil sekian persen gaji pejabat untuk membantu memerangi virus corona sudah dilakukan. Tapi bedanya, di Korsel, pemotongannya dilakukan sukarela.

Dikutip Suara.com dari Korea Times, Selasa (24/3/2020), Presiden Korsel Moon Jae-in dan pejabat tinggi lainnya sepakat menyisihkan 30 persn gaji untuk membantu memerangi pandemik corona.

Mereka berencana menyisihkan sebagian gajinya selama empat bulan ke depan dalam kondisi darurat. Rencana ini disampaikan oleh Sekretariat Perdana Menteri, pada Sabtu (21/3/2020).

Rapat tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Chung Sye-kyun di Kompleks Pemerintah di Seoul.

Gaji mereka akan dikembalikan ke kas negara. Kementerian keuangan akan menggunakan uang itu untuk upaya karantina dan dukungan bagi orang-orang yang secara finansial terkena pandemi.

Moon Jae-in, Chung Sye-kyun, dan pejabat tingkat menteri dan wakil menteri akan turut serta dengan langkah ini. Rencana tersebut mulai diterapkan pada gaji bulan ini hingga Juni.

"Mereka setuju mengembalikan sebagian gaji untuk berbagi rasa sakit dengan orang-orang," kata sekretariat itu dalam siaran pers.

Seorang pejabat sekretariat mengatakan pegawai negeri sipil tingkat tinggi lainnya dipersilahkan untuk mengikuti.

Beberapa jam setelah rencana itu diumumkan, Gubernur Provinsi Gyeongsang Selatan Kim Kyoung-soo mengatakan dia akan bergabung dengan gerakan tersebut.

"Saya akan bergabung jika itu dapat sedikit membantu dalam mengatasi krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19," kata Kim di melalui akun jejaring sosial Facebook-nya

"Saya sudah memikirkan banyak cara untuk membantu ekonomi lokal, tetapi saya tidak bisa melaksanakannya karena mereka akan melanggar UU Pemilu. Saya akan mengembalikan gaji saya ke kas negara sehingga uang itu dapat digunakan dalam upaya untuk memerangi COVID-19," imbuhnya.

Namun Kim berpendapat bahwa gerakan pengembalian gaji hanya bagi para pejabat tinggi.

"Pegawai negeri tingkat menengah dan rendah telah mengalami kesulitan dalam upaya pengendalian virus korona, dan saya tidak ingin mereka merasa tertekan," ujar Kim.

Respon publik terhadap langkah ini umumnya positif. Banyak warganet mengatakan setuju dengan kampanye tersebut.

Mereka merasa pejabat tinggi pemerintah telah menunjukkan simpati untuk berbagi kesulitan dengan rakyat.

Pada saat yang sama, banyak orang yang mendesak anggota parlemen untuk melakukan hal yang sama, atau setidaknya mengembalikan sebagian besar dari gaji mereka.

Warganet juga mengkritik anggota parlemen karena tidak melakukan hal-hal praktis untuk membantu orang-orang.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk mengambil kebijakan pemotongan gaji anggota DPR bulan April 2020 untuk membantu penanganan penyebaran COVID-19.

"Fraksi PPP DPR mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk melakukan kebijakan pemotongan gaji anggota DPR bulan April 2020 yang nanti disumbangkan untuk penanganan COVID-19," kata Baidowi di Jakarta, Selasa

Dia menyerahkan jumlah besaran gaji anggota DPR yang dipotong kepada pimpinan DPR.

Menurut dia, penyebaran COVID-19 melebihi perkiraan dan semakin memprihatinkan sehingga segenap elemen bangsa harus bersama-sama bergandengan tangan memerangi virus tersebut.

"Fraksi PPP menginstruksikan seluruh kader yang duduk di legislatif mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota untuk membantu dalam penanganan COVID-19 dalam bentuk pembagian masker, pembersih tangan, penyemprotan disinfektan kepada masyarakat maupun melalui takmir masjid, mushalla maupun pondok pesantren," ujarnya.

Baidowi juga mengimbau kepada seluruh kader PPP untuk taat terhadap imbauan pemerintah, yakni melakukan jaga jarak atau "social distancing" dengan bekerja dan beraktivitas di rumah kecuali urusan yg sangat penting.

Langkah itu, menurut dia, berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dalam mengurangi laju penyebaran COVID-19.

Selain itu, kata dia, Fraksi PPP mendesak pemerintah mengadakan dan mendistribusikan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan penunjang lainnya untuk pemberantasan COVID-19 secara proporsional dan menjangkau daerah-daerah terpapar.