Intelektual NU: Gubernur DKI dan Pemerintah Pusat Tak Akur Tangani Covid-19

Reza Gunadha | Husna Rahmayunita
Intelektual NU: Gubernur DKI dan Pemerintah Pusat Tak Akur Tangani Covid-19
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberikan keterangan kepada pers soal penanganan virus corona Covid-19 di ibu kota pada Kamis (26/3/2020) di Balai Kota. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]

"Jadi mestinya penanganan di daerah ini mesti serius. Pemerintah pusat dan Pemda DKI harus "rukun, mawaddah wa-rahmah","kata Ulil.

Suara.com - Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdallla menilai masalah terbesar dalam penangganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia yakni hubungan yang tidak sinergis antara Pemerintah Pusat dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Ulil, kedua belah pihak tidak kompak memutus mata rantai penularan Covid-19. Padahal Jakarta menjadi episentrum penularan virus mematikan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Ulil melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, @ulil.

"Salah satu problem besar penanganan #COVID19 di Indonesia sekarang ini adalah hubungan yg tak "akur" antara pemerintah pusat dan Gubernur DKI. Padahal, kita tahu, Jakarta adalah pusat pandemi corona," tulis Ulil, seperti dikutip Suara.com, Selasa (31/3/2020).

Ia lantas mengatakan, masalah politis seperti ini justru menghambat upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Semestinya upaya tersebut dilakukan lebih serius oleh kedua belah pihak.

"Sudah jelas Jakarta ini episentrum #COVID19 di Indonesia. Jadi mestinya penanganan di daerah ini mesti serius. Pemerintah pusat dan Pemda DKI harus "rukun, mawaddah wa-rahmah"," imbuhnya.

Ulis sebut Pemerintah Pusat tak akur dengan Pemda DKI dalam penangan corona. (Instagram/@ulil)
Ulis sebut Pemerintah Pusat tak akur dengan Pemda DKI dalam penangan corona. (Instagram/@ulil)

Ulil menilai, sejak awal Anies sebenarnya serius menangani Covid-19, namun oleh pemerintah pusat malah dituding membangun panggung.

Tak cukup sampai di situ, Ulil pun mengatakan, hubungan yang tidak akur antara Pemda DKI dan Pemerintah Pusat mengakibatkan situasi tidak jelas.

Ia menyebut, pemerintah seharusnya sudah jauh-jauh hari menerapkan lockdown di Jakarta. Berkaca dengan sejumlah daerah lain yang mengambil langkah berani untuk menerapkan kebijakan tersebut karena kondisi darurat.

"Kalau posisi saya sih: Jakarta ini sudah mesti ditutup sejak awal. Wong daerah-daerha lain yang tidak menjadi pusat #COVID19 aja nekad nutup, seperti: Tegal, Tasik, Papua, dll. Tetapi karena pemerintah pusat ndak "akur" sama Pemda DKI, ya akhir ya kayak gini. Nggak jelas," kata Ulil memungkasi.

Ulis sebut Pemerintah Pusat tak akur dengan Pemda DKI dalam penangan corona. (Instagram/@ulil)
Ulis sebut Pemerintah Pusat tak akur dengan Pemda DKI dalam penangan corona. (Instagram/@ulil)

Gubernur Anies Instruksikan Wali Kota Lakukan Lockdown Mandiri di Kelurahan

Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan jajarannya untuk melakukan lockdown secara mandiri di wilayah kelurahan.

Anies menyebut masih ada beberapa kelurahan di Jakarta yang sudah teridentifikasi kasus corona di dalamnya.

Kasus Corona ini tidak hanya positif, tapi juga orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Karena itu, Anies meminta agar wilayah ini benar-benar dijaga ketat. Pembatas wilayah perlu dibuat agar orang tidak bisa sembarangan keluar masuk.

"Nah, biasanya langsung (pembatasan) disebut lockdown dan lain-lain. Intinya di tempat ruang bersih harus ada kontrol atas pergerakan orang. Orang keluar masuk harus ada pengendaliannya," ujar Anies dalam video yang dikutip Suara.com, Selasa (31/3).

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS