Ganjar Kritik Jokowi soal Darurat Sipil, Kisah Amien Rais di Tengah Corona

Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengkritik kebijakan darurat sipil yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam merespons pandemi virus corona di Indonesia. Menurutnya, darurat sipil tidak perlu dilakukan di Tanah Air.

Sementara itu, Pemerintah Kota Batam akan melakukan lockdown selama 14 hari guna menekan penyebaran virus corona. Pemerintah sedang dokus melakukan pendataan sebelum lockdown diberlakukan.

Selain kedua berita tersebut, ada beberapa berita heboh lainnya yang telah dirangkum Suara.com sepanjang Selasa (31/3/2020).

1. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Kritik Jokowi: Tak Perlu Darurat Sipil

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu melakukan darurat sipil di tengah wabah virus corona. Sebab dia menilai sejauh ini masyarakat patuh untuk jaga jarak.

Ganjar mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan sipil akan diambil apabila kebijakan pembatasan sosial tidak berjalan dengan efektif.

Baca selengkapnya

2. Kota Batam Bakal Lockdown 14 Hari, Pemkot Lakukan Pendataan Warga

Dalam waktu dekat, Kota Batam akan melakukan karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Penerapan tersebut berdasarkan pada hasil kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam. Dalam implementasi karantina wilayah akan dilakukan secara maksimal dan lebih menekankan jaga jarak fisik atau physical distancing.

Baca selengkapnya

3. Amien Rais Mau Bikin Partai Baru, Mumtaz Rais: Kalau Mati, Malu-Maluin

Putra Amien Rais, Mumtaz Rais angkat suara perihal rencana ayahnya yang akan membentuk partai baru. Menurut Mumtaz, rencana tersebut hanya emosional semata, karena Amien 'dibisiki' oleh pihak-pihak yang tak terima kekalahan pascakongres PAN di Kendari.

Mumtaz menyatakan akan tetap setia dengan PAN yang sekarang, yang disebutnya sebagai PAN asli. Ia pun mempersilakan jika memang PAN Reformasi atau PAN 'KW' dibentuk. Sebab menurutnya nantinya akan ada seleksi alam dan uji di lapangan siapa yang masih bisa konsisten dan bertahan. 

Baca selengkapnya

4. Darurat Sipil untuk Urusi Wabah, Ahli Hukum UGM: Konteksnya Saja Sudah Beda

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengkritik Presiden Jokowi yang berencana menggunakan kebijakan Darurat Sipil dalam Perpu 1959 untuk mengatasi corona.

"Darurat Sipil jelas tidak cocok, sekarang situasi darurat karena masalah wabah penyakit. Berhubungan dengan isu Kesehatan masyarakat," jelasnya saat dihubungi Suara.com Selasa (31/3/2020).

Baca selengkapnya

5. Luhut Minta Perantau Tak Mudik, Tapi Pelarangan Operasi Bus AKAP Ditolak

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat untuk tidak mudik ditengah-tengah merebaknya virus corona atau Covid-19 di tanah air.

Tapi disisi lain, Luhut juga membatalkan aturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang pengoperasian bus AKAP dari Jakarta yang dipakai sejumlah pemudik.

Baca selengkapnya