Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dikabarkan mengajukan kompensasi atas penyerangan yang dilakukan seorang pria di Pandeglang, Banten pada tahun lalu.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun sudah mengajukan kompensasi ke pengadilan sebesar Rp 65.232.157.
Wakil Ketua LPSK RI Maneger Nasution mengabarkan, jika Wiranto sudah mengajukan kompensasi kepada LPSK terkait insiden yang sempat dialaminya. Saat kejadian yang terjadi pada 10 Oktober 2019 itu, Wiranto ditusuk oleh seorang pria bernama Syahrial Alamsyah alias Abu Rara.
Maneger mengatakan kompensasi menjadi kewajiban negara terhadap korban tindak pidana terorisme. Hal itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.
"Jadi memang negara wajib hadir untuk kepentingan para korban dalam bentuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pada korban," tutur Maneger dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/4/2020).
Pengajuan kompensasi oleh korban terorisme ke LPSK harus disertai dengan bukti berupa surat keterangan dari kepolisian yakni densus maupun BNPT. Akan tetapi, LPSK menyimpulkan untuk kasus penusukan Wiranto, hanya cukup disertai pernyataan dari kepolisian bahwa insiden tersebut merupakan tindakan terorisme.
Seandainya Wiranto tidak mengajukan kompensasi pun, LPSK wajib untuk memfasilitasinya memberikan kompensasi dari negara.
"Meskipun Wiranto tidak meminta, sesuai dengan perintah UU LPSK harus memfasilitasi itu," ucapnya.
Kompensasi itu sudah diajukan LPSK ke pengadilan. Uang kompensasi akan diberikan apabila sudah ada putusan dari pengadilan kalau Wiranto berhak menerimanya.
Baca Juga: Di Tengah Wabah Corona, LPSK Kini Terima Pelayanan Secara Online
"LPSK mengajukan permohonan kompensasi bagi korban atas nama Wiranto dan Fuad Syauqi sebesar Rp 65.232.157," katanya.
