"Jadi pikirkan dengan baik dan tidak tergesa-gesa menghentikan operasional KRL," demikian Tigor.
Pihak lainnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) juga tidak sepakat dengan usulan penghentian operasional kereta rel listrik (KRL) oleh sejumlah kepala daerah di Jabodetabek dalam upaya mitigasi COVID-19.
"Sebenarnya yang harus dihentikan adalah kegiatannya dan bukan transportasinya," kata Kepala Bidang Advokasi MTI, Djoko Setijowarno, di Jakarta, Kamis sore.
Menurut Djoko, kapasitas angkut KRL pada jam sibuk dengan 'headway' setiap lima menit tercatat sekitar 17.000 penumpang di saat PSBB. Jika ditutup, kata Djoko, bagaimana dengan nasib warga yang masih harus bekerja di Jakarta.
"Mau gunakan angkutan apa mereka? Apa ada yang mau siapkan kendaraan umum?" katanya.
Solusi yang bisa diterapkan selama masa mitigasi COVID-19 adalah menambah kereta dengan cara memperpendek 'headway' dan memperpanjang jam operasional mulai Jam 05.00 hingga 19.00 WIB.
"Sebab kapasitas tampung KRL (selama PSBB) hanya bisa menampung kurang dari 50 persen," ujarnya.
Djoko juga meminta pemerintah daerah di Jabodetabek untuk konsisten dengan kesepakatan saling mendukung pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang efektif menekan aktivitas masyarakat di luar rumah.
"Kemudian pemprov, pemkot dan pemkab harus konsisten dengan keputusannya dan saling dukung, jangan seperti kemarin sudah diatur supaya orang antre di luar stasiun demi tercapainya jaga jarak fisik, ternyata gaduh termasuk para pejabatnya," katanya. (Antara)
Baca Juga: Dear Pak Luhut, Ditunggu Anies Berhentikan Operasional KRL Mulai Besok
