Suara.com - Tidak hanya warga miskin dan rentan miskin, kalangan mampu juga kerap terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos) masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta.
Kejadian salah sasaran ini disebut terjadi karena data milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bermasalah.
Hal ini diungkap oleh Sekretaris DPD PDIP DKI Gembong Warsono. Ia menyatakan sudah memperkirakan dari awal data penerima Bansos ini akan bermasalah.
"Soal data penerima (bansos), memang Jakarta ini masalah. Jujur, sejak awal saya sampaikan data menjadi masalah," ujar Gembong di Kantor DPD DKI, Senin (20/4/2020).
Imbasnya, penerima Bansos ini menjadi salah sasasaran. Padahal, orang yang seharusnya terdata bukanlah kalangan mampu yang tidak terdampak penyebaran corona.
"Artinya, orang yang seharusnya tidak dapat, akhirnya dapat," ungkap Gembong.
Kendati demikian, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI ini menyebut Pemprov masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Ia harap pada penyaluran Bansos tahap dua, tak ada lagi kejadian salah sasaran.
"Ini kan baru tahap pertama, tahap kedua nanti bisa direvisi, hal-hal yang kurang tepat bisa dievaluasi untuk berikutnya," jelasnya.
Diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta sudah mendistribusikan bantuan sosial untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi virus corona atau COVID-19.
Baca Juga: Bapak Perkosa Anak Selama Istri Jadi TKW: Saya Gak Paksa, Kenapa Dia Mau?
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan total paket yang didistribusikan pada hari ini sebanyak 88.942 paket.
"Pada Senin (20/4), bantuan sosial didistribusikan di 26 Kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Total paket yang didistribusikan sebanyak 88.942 paket. Pemprov DKI Jakarta berupaya maksimal agar distribusi bantuan sosial dapat dilaksanakan sesuai jadwal," kata Widyastuti di Balai Kota Jakarta, Senin (20/4/2020).
