Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak bisa langsung menerapkan larangan untuk warga melakukan mudik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Anies harus terlebih dahulu menunggu arahan dari Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal ini diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.
Syafrin mengatakan nantinya Luhut akan menyusun pola pelarangan mudik ini. Setelah itu, pihaknya baru bisa menjalankannya.
"Kami juga menunggu arahan lebih lanjut dari Kemenhub seperti apa pola yang akan diterapkan dan dijalankan sehingga larangan mudik ini efektif doberlakukan," ujar Syafrin saat dihubungi, Selasa (21/2/2020).
Syafrin mengatakan pihaknya belum tahu kapan larangan mudik diberlakukan. Pasalnya Jokowi juga belum mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) terkait instruksinya itu.
"Karena ini kan keputusan pak Presiden tentunya ada Keppres. Ada perturan presidennya, penurunannya seperti apa itu yang kami akan tunggu untuk implementasinya," jelasnya.
Kendati demikian, Syafrin mengaku senang dengan adanya larangan mudik ini. Pasalnya, hal serupa juga pernah diminta dengan alasan Jakarta sudah menjadi episentrum penyebaran virus corona atau Covid-19.
"Sebagaimana kami ketahui bahwa Jakarta pada khususnya dan Jabodetabek pada umumnya itu sudah masuk dalam kategori zona merah covid-19," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang mudik saat libur lebaran. Pelarangan mudik itu diterapkan Jokowi karena wabah virus corona.
Baca Juga: Imam Masjid Nabawi Syekh Ali Jaber: Saya Orang Madinah Tidak Mudik
Jokowi menyebut sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik bagi ASN ,TNI, Polri dan pegawai BUMN.
"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Selasa.
"Dari sini lah saya ingin mengambil keputusan setelah larangan mudik Pegawai BUMN, ASN , TNI Polri sudah kita lakukan."
