REGIONAL:
Suara.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengaku sudah berkomunikasi dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar terkait masalah bantuan langsung tunai (BLT).
Sebelumnya, Salim sempat meluapkan amarahnya karena menganggap mekanisme penyaluran BLT dari pemerintah pusat berbelit-belit, sehingga viral di media sosial.
Halim mengatakan semenjak video tersebut menjadi viral, pihaknya langsung berusaha berkomunikasi dengan Sehan untuk mengetahui duduk permasalahannya. Salah satu yang coba diluruskan oleh pihaknya yakni, terkait keluhan Sehan soal kebijakan Kemendes yang berubah-ubah.
“Kita sampaikan, kita tidak pernah mengubah kebijakan, yang ada adalah menambah. Memang pada awalnya, kita tidak mengubah peraturan Menteri Desa. Kita hanya mengeluarkan surat edaran karena mengatur dua hal,” kata Halim saat melakukan video konferensi bersama wartawan, Senin (27/4/2020).
Dua hal yang dimaksud Halim ialah soal Padat Karya Tunai Desa dan tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19. Ia menuturkan dua poin tersebut tidak membuat adanya pengubahan permendes lantaran sudah diatur dan terakomodasi dalam Permendes Nomor 11 Tahun 2019.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada kebijakan baru yakni dana desa bisa digunakan juga menyalurkan BLT. Karena hal tersebut belum terakomodasi di Permendes, maka pihaknya melakukan pengubahan dengan mengeluaran Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Permendes Nomor 11 Tahun 2019.
“Hanya itu, perubahan payung hukumnya, tapi kebijakannya tidak ada yang berubah,” ungkapnya.
Untuk diketahui, video yang diduga menampilkan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar yang sedang murka beredar di media sosial.
Dalam video yang kekinian viral, Landjar memprotes mekanisme pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat kepada warga miskin yang menurutnya berlangsung rumit.
"Warga enggak boleh dapat (bantuan) karena terima BLT. BLT-nya kapan? Masih buka rekening ini lagi, kriteria ini. Macam-macam negeri sudah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua," ucap Landjar seperti dikutip Suara.com, Minggu (26/4/2020).
Seorang kemudian terdengar menimpali pernyataan Ladjar.
"BLT bukan diambil dari dana desa?," tanya pria itu.
Mendapat pertanyaan tersebut, Landjar memberi tanggapan bahwa proses pemberian BLT tidak mudah.
"Iya dari dana desa, prosesnya kan panjang. Kalau 4.700 warga, memangnya bank di Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Go***, ngeyel tuh menteri," tambahnya.
Bupati yang dikenal vokal mementingkan rakyatnya tersebut lantas mempertanyakan kapan pencairan BLT itu bisa terlaksana. Sebab, banyak warga miskin yang telah menanti bantuan tersebut.
"Kita bingung, mau bagaimana bagi ini ke orang yang dapat BLT. Sekarang yang lain-lain sempat terima, yang BLT ini lapar. Dia yang paling miskin sekarang. Uangnya tak tau mau kucur kapan," ucap Landjar.
Ia lalu mengatakan, "Memangnya menteri-menteri itu lebih hebat dari bupati. Saya selalu bilang, jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan pemerintah daerah itu cuma garong".
TERPOPULER