Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui jajarannya memutuskan untuk menghentikan program pangan murah. Padahal, di tengah pandemi Corona (Covid-19), banyak warga ibu kota yang kesulitan dapat kebutuhan pangan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI, Bambang Purwanto mengatakan penghentian program ini karena menyebabkan kerumunan ketika dijalankan. Ia tak ingin program ini jusrru menjadi ajang penularan corona secara massal.
Penghentian program ini, kata Bambang, bukanlah kebijakan baru. Keputusan diklaim sudah diambil sebelum masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Distribusi pangan murah itu kami hentikan sebelum masa PSBB hingga saat ini. Karena itu kan terjadi kerumunan," ujar Bambang saat dihubungi, Rabu (29/4/2020).
Warga yang berhak mengikuti program ini merupakan kalangan penerima kartu sakti dar pemerintah.
Kartu yang dimaksud seperti Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Selain itu, kelompok yang berhak mengikuti program ini adalah Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, Guru Honorer/Tenaga pendidik NON PNS, dan penghuni rusun milik Pemprov DKI.
Kendati demikian, Bambang menyebut pihaknya tengah mencari solusi agar program pangan murah bisa berjalan di tengah pandemi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah dengan transaksi online yang berpatokan pada protokol kesehatan.
"Makanya ke depan warga kami kasih solusi terbaik dengan cara online mereka bisa pesan pangan murah itu, tanpa harus datang ke pasar," jelasnya.
Masyarakat juga disebutnya tak perlu menanggung biaya pengantaran seperti ojek online. Pihaknya yang akan mendanai ongkos pengiriman sampai ke rumah.
"Rencana ditanggung oleh Pemda, sesegera mungkin kalau perangkat bisa berfungsi semuanya, kami juga enggak mau mereka ada masalah pangan," ujar dia.
TERPOPULER
