Suara.com - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menilai kebijakan Kementerian Perhubungan yang memberikan izin moda transportasi untuk kembali beroperasi berdampak terhadap tidak maksimalnya pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.
Ia mengkritisi alasan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang tetap nekat membuka kembali akses transportasi.
"Dalih Menhub bahwa tidak ada perubahan aturan, hanya penjabaran aturan, hanyalah retorika belaka sebab substansinya sama bahwa perjalanan orang diperbolehkan," ujar Baidowi dalam keterangannya, Jumat (8/5/2020).
Anggota DPR Komisi II ini menganggap pemerintah hanya membuat bingung masyarakat lantaran terus mengubah-ubah apa yang sebelumnya menjadi sebuah keputusan atau kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19. Termasuk soal pembukaan operasional transportasi.
"Pelaksanaan yang berubah-ubah tersebut membuat masyarakat bingung dan terkesan ketidaktegasan dalam menerapkan sejumlah aturan," ujar Baidowi.
Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan mekanisme lain apabila ingin membuka transportasi maka bisa dilakukan lada waktu tertentu. Bukan justru kembali membuka operasional secara bersamaan.
"Jika alasannya untuk pebisnis atau pejabat, seberapa banyak mereka tersebut? Bukankah bisa di-cluster perjalanan pada waktu-waktu tertentu, tidak dibebaskan waktunya seperti sekarang," tandasnya.
TERPOPULER
