Asep menyatakan, pada prinsipnya, penyaluran bansos harus cepat dan tepat. Jangkauan BST kepada 9 juta KK di seluruh Indonesia, tentu bukan hal mudah.
“Apalagi dilakukan di tengan pandemi dengan berbagai keterbatasan yang harus dihadapi, sehingga kami sepakat perbaikan data berjalan seiring (simultan) dengan penyaluran bansos, termasuk BST,” katanya.
Untuk ketepatan penyaluran yang akhir-akhir ini menjadi diskusi hangat, sangat ditentukan oleh data yang disediakan oleh pemerintah daerah (pemda).
“Pemda sendiri juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dalam situasi Covid-19, tidak mudah mengumpulkan orang dalam rangka koordinasi kabupaten kota dengan aparat desa/kelurahan RT/RW,” katanya.
Misalnya ada sebagian daerah yang menerapkan PSBB, pergerakan orang tidak sebebas di masa non Covid-19.
“Belum lagi di daerah terpencil yang serba terbatas baik sarana maupun bentang alam, akan semakin besar tantangannya, termasuk tantangan dalam distribusi bantuan,” katanya.
Terobosan PT Pos
Tantangan tidak mudah juga dihadapi dalam penyaluran. Dalam hal ini, PT Pos sudah mengembangkan terobosan dengan bermitra dengan komunitas atau melakukan penjangkauan.
“Mereka mendekatkan layanan dengan bekerja sama dengan sekolah, kantor desa, kantor kelurahan atau kalau memang tidak terjangkau akan diantarkan langsung,” katanya.
Baca Juga: Kemensos Tunjuk BRI untuk Salurkan Bantuan Sosial Tunai Rp 316 Miliar
