Suara.com - Tim kuasa hukum Habib Bahar bin Smith meminta Komisi III DPR RI memanggil serta menegur Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga. Keduanya dinilai telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap Bahar Smith berkaitan dengan pencabutan program asimilasi dan pemindahan penahanan ke Lapas Klas I Batu Nusakambangan.
Kuasa hukum Bahar Smith, Ichwan Tuankotta, mengatakan pencabutan program asimilasi dan pemindahan penahanan kliennya dari Lapas Khusus Gunung Sindur ke Lapas Klas I Baru Nusakambangan merupakan tindakan diskriminatif. Terlebih, Ichwan menyebut bahwa pemindahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan kuasa hukum.
"Sangat tidak layak, berlebihan, super represif, merupakan suatu bentuk abuse of power dan suatu tindakan sangat otoriter serta suatu bentuk tindakan penegakan hukum sangat diskriminatif," kata Ichwan kepada wartawan, Kamis (21/5/2020).
Berkenaan dengan itu, Ichwan juga meminta Komisi III DPR RI memerintahkan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Lapas Cibinong untuk mencabut surat pembatalan asimilasi terhadap Bahar Smith.
Atas hal itu, Ichwan berharap Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan dan menerima permohonannya itu.
"Kami masih percaya dan yakin bahwa keadilan dapat tegak di negara ini," katanya.
Untuk diketahui, Bahar Smith dijemput oleh tim dari Direktorat Kamtib Ditjen PAS dibantu Brimob Polda Jawa Barat pada Selasa (19/5/2020) sekira pukul 02.00 WIB dari kediamannya.
Setelah dijemputm Bahar dijebloskan kembali ke tahanan di Lapas Khusus Gunung Sindur lantaran dinilai tidak mematuhi program asimilasi Kementerian Hukum dan HAM yang dijalaninya usai bebas dari Lapas Pondok Rajeg.
Selanjutnya, Bahar Smith dipindahkan ke Lapas Klas I Batu Nusakambangan pada Selasa (19/5) lalu. Pemindahan itu dilakukan atas pertimbangan keamanan, lantaran rombongan jamaah dan simpatisan Bahar Smith sempat meringsek masuk ke Lapas Gunung Sindur.
TERPOPULER
