Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut masih ada 38 kabupaten yang sama sekali belum mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Penyebab terhambatnya penyaluran BLT pun disebutkannya beragam.
Halim mencontohkan, satu daerah kabupaten yakni Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) terhambat penyalurannya karena kepala desanya baru saja dilantik. Sehingga APBD untuk daerah tersebut belum tersusun.
"Ada juga yang BPD-nya baru dilantik, sehingga ini kendala yang sifatnya sangat mendasar," kata Halim saat konferensi pers secara virtual, Rabu (27/5/2020).
Kemudian ada pula kendala lainnya, yakni karena lokasi desa ke desa lainnya yang sangat jauh. Sehingga butuh waktu dan biaya yang tidak ringan.
Kendala tersebut terjadi di Papua dan Papua Barat yang masih mendominasi dalam 38 kabupaten/kota yang tingkat penyaluran BLTnya masih nol. Selain dua daerah itu, Halim juga menyebut kondisi serupa terjadi di Mahakam, Kalimantan Timur dan di Sumatera Utara.
Halim juga menyebut masalah lainnya terjadi di Bengkayang, Kalimantan Barat di mana ada bupatinya yang masih berstatus pelaksana harian (plh). Karena masih plh maka belum bisa memenuhi syarat untuk pencarian dana.
"Tapi sekarang sudah selesai, sudah mulai masuk dana desa," ucapnya.
Lebih lanjut, Halim mengungkapkan sudah ada 109 kabupaten/kota yang sudah 100 persen menerima dana desa untuk disalurkan kepada warganya.
"Ada 138 kabupaten/kota yang ada dalam posisi 75 sampai 99 persen desa yang tersalur. Ada 55 yang 50-74 persen, ada 94 kabupaten kota di bawah 50 persen."
Baca Juga: Mendes PDTT Pastikan 47.030 Desa Sudah Salurkan BLT Lewat Rekening
