Aktivis: Kasus George Floyd di AS Tak Beda Jauh dengan Rasisme Papua

Suara.com - Aktivis Papua melihat peristiwa demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat akibat kasus rasisme yang dilakukan polisi Minneapolis kulit putih terhadap seorang warga kulit hitam George Floyd hingga meninggal, kurang lebih sama dengan fenomena rasisme di Indonesia.

Pengacara HAM Veronica Koman mengatakan, para aktivis Papua melihat kasus yang dialami George Floyd hanyalah satu kasus yang memantik amarah besar orang-orang yang selama ini menjadi korban tindakan rasisme oleh penguasa selama bertahun-tahun.

Dia menyebut kejadian ini sama dengan peristiwa pengepungan dan rasisme di Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta pada 2016 dan di Surabaya pada 2019 hingga pecah amarah warga di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat bahkan sampai ke Jakarta.

"Kejadian di US saat ini sama dengan kejadian Papua tahun lalu, bukan karena satu kejadian, US sekarang bukan karena George Floyd diam mati dibunuh polisi tapi karena itu sudah menumpuk karena banyak sekali orang kulit hitam dibunuh secara brutal begitu saja dengan imunitas, menumpuk dan meledaklah," kata Veronika Koman dalam diskusi #BLACKLIVESMATTER DAN PAPUA di kanal youtube FRI-WP Media, Minggu (31/5/2020).

Salah satu mahasiswa Papua yang pada 2016 berada di peristiwa pengepungan asrama Yogyakarta, Cisco bercerita bahwa ada satu mahasiswa Papua yang kurang lebih mengalami nasib yang sama dengan George Floyd, yakni Obby Kogoya.

"Foto yang tersebar mahasiswa papua hidungnya ditarik dan kepala diinjak nah itu Obby Kogoya, itu di kasus 2016 dia diperlakukan kurang lebih sama seperti Floyd," ucap Cisco.

Obby Kogoya malam itu hendak masuk memberikan bantuan makanan ke dalam asrama tetapi dihadang, dituduh membawa senjata tajam dan hendak ditangkap. Obby yang berupaya melarikan diri dikejar, dan dijatuhkan ke tanah sembari diinjak. Dia kemudian dikenakan tuduhan melawan petugas.

Menurut Cisco tindakan rasisme yang terjadi terhadap warga Papua sudah terjadi sejak Irian Jaya bergabung dengan Indonesia pada 1962 dengan melabeli orang Papua sebagai; separatis, pemabuk, perusuh, tukang onar dan sebagainya.

"Rasisme yang terjadi terhadap kami itu bukan terjadi begitu saja, tetapi memang sengaja dipelihara oleh negara, teman-teman bisa melihat media-media itu dalam meliput papua selalu miring, dalam melihat aktivitas kegaiatan mahasiswa papua itu selalu dengan nada provokatif, yang jelas ini menjadi konsumsi informasi yang tidak bagus di Indonesia," tegasnya.

Anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Mikael Kudiai menilai rasisme tampak lebih struktural di era 2000-an saat masa otonomi khusus melalui pesan yang disampaikan lewat media-media.

Mikael menegaskan bahwa seluruh gerakan masyarakat yang terjadi pada pertengahan 2019 lalu di Papua dan Papua Barat bukanlah gerakan yang dikoordinasi, melainkan amarah yang bertahun-tahun dipendam dan meledak saat kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

"Itu tidak terkonsolidasi, kalau misalnya ada yang bilang itu dikonsolidasi dan dibiayai itu tidak ada, memang rasialisme itu rakyat marah," tegas Mikael.

Aktivis Papua mendesak pemerintah Indonesia untuk mulai membuka ruang diskusi mendengar suara-suara rakyat Papua, warga Indonesia harus menyuarakan masalah rasisme terhadap rakyat Papua agar diusut tuntas karena permasalah ini adalah masalah hak asasi manusia bukan separatisme, dan membuka akses jurnalis untuk bekerja di Papua.