Suara.com - Ombudsman RI mencatat telah menerima sebanyak 1.004 laporan masyarakat terkait penanganan pemerintah terhadap pendemi Covid-19. Dari ribuan laporan tersebut, 817 laporan tersebut berkaitan dengan buruknya penyaluran bantuan sosial.
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menuturkan bahwa data tersebut merupakan hasil rekapitulasi selama satu bulan sejak dibukanya Posko Pengaduan Daring bagi masyarakat terdampak Covid-19 oleh Ombudsman Republik Indonesia hingga Jumat, 29 Mei 2020 pukul 18.00 WIB.
"Berdasarkan substansi, laporan paling banyak terkait dengan bantuan sosial, yakni sebanyak 81,3 persen laporan kepada Ombudsman terkait bansos atau 817 pengaduan," kata Amzulian saat jumpa pers daring yang disiarkan langsung lewat Instagram Ombudsman RI, pada Rabu (3/6/2020).
"Selanjutnya, terkait ekonomi dan keuangan 14,8 persen atau 149 pengaduan. Pelayanan kesehatan 19 pengaduan atau 1,89 persen, transportasi 15 pengaduan atau 1,49 persen dan keamanan 4 pengaduan atau 0,40 persen," Amzuli menambahkan.
Berdasarkan lokasi pengaduan, Amzulian menyebut laporan terbanyak berasal dari wilayah Banten, yakni sebanyak 131 aduan. Kemudian Sumatera Barat sebanyak 117 aduan; Jakarta, Bogor, Depok sebanyak 77 aduan; Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 70 aduan.
Sedangkan Instansi dengan persentase pengaduan terbanyak yaitu Dinas Sosial 53,1 persen; OJK 3,3 persen; PLN 2,1 persen; Bank 1,5 persen; dan Sarana Perhubungan 0,7 persen.
Amzulian mengemukakan dari total laporan tersebut, sebanyak 18,5 persen laporan telah ditindaklanjuti dengan metode Respon Cepat Ombudsman (RCO), antara lain dengan segera berkoordinasi langsung dengan pengambil keputusan di instansi terlapor.
Sementara, sebanyak 53,5 persen laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI dengan melakukan koordinasi dan meneruskannya kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah terkait, melalui narahubung yang ditunjuk. Untuk kemudian penyelesaian laporan tersebut akan dimonitor oleh Ombudsman RI.
"Ombudsman memberikan saran agar Pemerintah dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dalam penanganan dan pengendalian dampak Covid-19 terhadap masyarakat”, tandasnya.
Baca Juga: DPRD Bongkar Amburadul Penanganan Corona di Surabaya: Sembako Numpuk!
