Suara.com - LaporCovid19.org berkolaborasi dengan Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU) Singapura melakukan survei sosial untuk mengukur tingkat kesiapan warga DKI Jakarta terkait wacana new normal.
Salah satu pertanyaan di survei tersebut adalah bagaimana opini warga DKI Jakarta terhadap kinerja Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta dalam satu kata.
Sosiolog bencana yang juga Associate Professor NTU, Sulfikar Amir memaparkan, berdasarkan satu pertanyaan survei ini ditemukan bahwa warga DKI Jakarta lebih puas dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta ketimbang Pemerintah Pusat.
"Kita bukannya membela Pemprov DKI ya, tapi ini data yang kita dapatkan, sentimen positifnya relatif lebih baik dari pada sentimen negatif, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah kata-kata yang muncul dari opini dalam kuesioner kita yang mewakiliki sentimen positif terhadap penanganan oleh Pemprov DKI," kata Sulfikar dalam jumpa pers melalui akun youtube LaporCovid19, Kamis (4/6/2020).
Sementara opini masyarakat terhadap pemerintah pusat lebih banyak menyatakan kata-kata negatif seperti; inkonsisten, plinplan, tertutup, bohong, bingung, lemah, lambat dan sebagainya.
"Jadi kalau kita lihat sentimen negatifnya relatif lebih besar dan lebih banyak, tentu tidak semua menganggap pemerintah pusat ini jelek, jadi ada juga warga yang menganggap cukup, semangat, tanggap dan sebagainya, tetapi sentimen negatifnya jauh lebih besar atau lebih dominan," jelasnya.
Sementara, inti dari survei ini menunjukkan bahwa warga DKI Jakarta belum sepenuhnya siap memasuki fase new normal. Sebab survei mereka indeks persepsi risiko Jakarta masih berada di angka 3,46 dari rentan angka 1-5.
"Masih jauh di bawah kondisi yang ideal, kondisi yang ideal itu antara 4 dan 5, berada di atas 4 saja itu sudah bagus," katanya.
Survei ini menunjukkan bahwa meskipun telah merasa cukup memiliki informasi, pengetahuan, wawasan, modal sosial, serta kecenderungan kuat untuk berhati-hati agar tidak terpapar virus corona, namun warga DKI merasa belum siap memasuki era new normal.
"Karenanya, wacana pemberlakuan tatanan kehidupan baru New Normal belum saatnya diberlakukan bagi warga DKI Jakarta," ujarnya lagi.
Sebagai informasi, survei ini dilakukan sejak hari Jumat 29 Mei sampai 2 Juni 2020 dengan jumlah responden sebanyak 3.160 orang yang dikumpulkan melalui metode quota sample dengan variabel penduduk per kelurahan.
Survei dilakukan online melalui platform quatrics yang disebar melalui Whatsapp yang disebarkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI), Camat, Biro Tata Pemerintahan, dan Jaringan Komunitas Warga.
Metode analisa menggunakan formula Spearman rho untuk mengukur korelasi antar variabel dan faktor demografi.
TERPOPULER
