REGIONAL:
Suara.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim turun langsung memantau jalannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah daerah yang kisruh.
Huda mengemukakan, seharusnya Kemendikbud bersama dinas pendidikan dapat melakukan sosialiasi lebih awal untuk meminimalikan terjadinya gelombang protes dari orang tua murid.
Terlebih, situasi pandemi Covid-19 saat ini membuat seluruh tahapan proses PPDB dilakukan secara online. Sehingga harus ada sosialisasi dan pemahaman yang harus diberikan kepada para orang tua murid.
“Karena pandemi Covid-19 semua PPDB dilakukan secara online. Kondisi ini bisa jadi memicu kecurigaan para orang tua siswa Ketika mereka tidak diberikan pemahaman mengenai aturan main penerimaan peserta didik baru secara komprehensif,” kata Huda kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).
Huda juga meminta, Nadiem dapat memastikan dan menjamin transparansi dalam proses PPDB yang dilakukan melalui dinas pendidikan di setiap kota dan kabupaten.
"PPDB ini seperti penyakit kronis yang selalu kambuh di setiap awal tahun ajaran baru. Perlu perumusan kebijakan PPDB yang lebih komprehensif mulai dari proses sosialisasi, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi sehingga orang tua siswa merasa ada jaminan fairness dan transparan," katanya.
Diketahui, puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Jalan Rajiman, Kota Bandung, Selasa (23/6/2020) karena kecewa dengan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun 2020 yang dilakukan secara daring.
"Kami meminta Disdik Jabar untuk bertanggung jawab terkait permasalahan PPDB yang banyak merugikan masyarakat. Seperti tidak semua masyarakat mengerti IT, sementara PPDB dilakukan harus online Pengumuman PPDB pun tidak transparan," kata Perwakilan Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati sebagaimana dilansir Antara.
Dia mengatakan titik koordinat juga menjadi masalah dan banyak orang tua yang mengeluh karena titik koordinatnya salah, tidak sesuai dengan kenyataan tempat tinggalnya.
"Pengumuman PPDB tidak transparan dan hal ini banyak dikeluhkan orang tua. Karena mereka juga tidak tahu mengapa anaknya tergeser, kan itu tidak dibuka, enggak dijelaskan. Sehingga dengan sistem itu ketika siswa tidak diterima namanya langsung hilang. Tidak ada rekapitulasinya pula," kata Illa.
Sebelumnya, protes serupa juga dilakukan oleh para wali murid yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat sejak Selasa pagi pukul 10.00 WIB hingga hingga pukul 13.00.WIB.
Namun, tak satu pun perwakilan dari Pemprov DKI yang menemui ibu-ibu wali murid itu dan bahkan perwakilannya pun dilarang untuk bertemu gubernur.
Akhirnya mereka beralih ke Gedung DPRD DKI Jakarta dan diterima oleh para anggota dewan.
TERPOPULER
