Suara.com - Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman menegaskan, industri timah di wilayahnya berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Bahkan diklaim sebagai penggerak utama perekonomian.
Meski sektor pariwisata juga diharapkan untuk berkembang. Namun saat ini penggerak ekonomi masih didominasi dari sektor pengolahan timah.
Ketergantungan yang masih besar terhadap sektor timah inilah, menurut Erzaldi Rosman, harus dikelola sebaik mungkin agar menguntungkan banyak pihak.
“Masyarakat harus mendapat manfaat, daerah dan negara juga dapat manfaat. Jadi harus dikelola dengan baik, dan bukan dikuasai oleh segelintir kelompok saja,” kata Erzaldo Rosman saat ditanya wartawan mengenai evaluasi pengelolaan tambang timah selama ini, Minggu (12/7/2020).
Setidaknya terdapat tiga hal yang harus dilakukan perusahaan tambang timah agar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Pertama, perusahaan tambang harus melakukan aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan.
Salah satu indikator, perusahaan tambang harus memiliki riset dan teknologi yang modern agar bisa melakukan aktivitas tambang tidak merusak lingkungan.
"Kedua, bagi IUP-IUP yang ada di PT Timah kalau terlalu besar IUPnya dan bisa menjaganya tidak apa-apa. Tapi, kalau tidak bisa menjaganya, nanti diambil orang, kalau tidak bisa menjaganya, bisa dibagi (ke smelter lain)," kata dia.
Kemudian ketiga, Erzaldi menuturkan, perusahaan tambang harus bisa mengatur suplai dan demand. Pasalnya, saat ini Indonesia merupakan negara penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah China.
Erzaldi menginginkan perusahaan tambang timah tanah air bisa mencontoh China, yang hasil tambang timahnya digunakan untuk industri dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah.
"Makanya kita harus melakukan hilirisasi timah. Sehingga nilai tambah terbentuk," ucap dia.
Potensi pertambangan timah terhadap perekonomian di Babel sangat besar. Sebab, dengan aktivitas pertambangan timah, ekonomi masyarakat kecil bisa bergerak.
"Lapangan pekerjaan terbuka lagi, ekspor ekonomi kita lancar. Tadi saya bilang 40 persen PDRB kita dari timah dan turunannya," ucap dia.
Maka dari itu, Ia kembali lagi meminta kepada Kementerian ESDM untuk bisa melonggarkan aturan kewajiban CPI pada perusahaan smelter.
Karena, saat ini banyak perusahaan smelter di Babel tak bisa menjual hasil timahnya akibat aturan tersebut.
“Aturan soal CPI (competent person Indonesia) baik, tapi pelaksanaan banyak mudharat. Malah dibilang mengendalikan pertambangan, sekarang masih banyak pelanggaran hutan lindung. Di tengah kondisi ini saya keluarkan relaksasi sesuai petunjuk Presiden yang menginginkan adanya extra ordinary," kata Erzaldi.
TERPOPULER
