Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan jilid 2 yang diajukan oleh Panglima Serdadu eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, Senin (13/7/2020).
Sidang perdana pekan lalu ditunda hari ini lantaran Mabes Polri sebagai pihak termohon I dan Kejaksaan Agung selaku termohon II tidak hadir.
Alasan gugatan prapreadilan jilid 2 yang diajukan oleh tim kuasa hukum masih sama, yakni soal tidak sahnya penangkapan serta penahanan terhadap Ruslan. Gugatan tersebut diajukan oleh istri Ruslan, Erna Yudhiana (44), dengan nomor perkara 74/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel.
Selain itu, Ruslan kembali mengajukan praperadilan yang terdaftar dengan nomor 73/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel. Kemudian, anak Ruslan juga mengajukan praperadilan dengan nomor 75/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel.
Diketahui, PN Jakarta Selatan telah menolak permohonan praperadilan Ruslan Buton pada sidang Senin (22/6) dengan alasan termohon Direktur Siber Mabes Polri memenuhi unsur yang sah dalam menetapkan status tersangka.
"Sidang Praperadilan II ini tetap yang kami gugat adalah penangkapan dan penahanan yang tidak sah dengan dua alat bukti tadi. Itu yang kamj uji dihadapan majelis hakim," kata Kuasa Hukum pemohon, Hendrik Sihaan usai persidangan.
Selain itu, tim kuasa hukum meminta hakim untuk menghadirkan Ruslan sebagai tersangka dalam persidangan praperadilan. Hal itu disebutkan dalam pasal 82 KUHP, tersangka ataupun pejabat berwenang wajib dihadirkan dalam persidangan praperadilan untuk diminta keterangan.
"Artinya agar perkara ini jelas dan terang benderang. Itu kami tuliskan dalam petitum," ujarnya.
Dia menambahkan, ada tiga perkara dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Jadi ada 3 perkara yang kami ajukan dengan hakim tunggal yang berbeda," pungkasnya.
Ruslan Buton ditangkap oleh tim Bareskrim Polri bersama Polda Metro Sultra dan Polres Buton di jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea Desa Wabula 1, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Kamis (28/5).
Polisi menyita barang bukti yakni satu ponsel pintar dan sebuah KTP milik Ruslan.
Bareskrim Polri menetapkan Ruslan Buton sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian terkait surat terbuka yang meminta Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI.
Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP, dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun.
TERPOPULER
