Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun skema untuk membantu siswa tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Khususnya, bagi mereka yang gagal dalam Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan terdampak penyebaran Covid-19.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dalam skema yang disusun, nantinya akan ada bantuan subsidi untuk membayar uang pangkal masuk sekolah swasta. Kisaran nominalnya juga ditentukan berdasarkan tingkat sekolah.
Jumlah penerimanya juga ditentukan berdasarkan data siswa gagal PPDB dan penerima Bantuan Sosial (Bansos) Corona. Jumlahnya masih berubah-ubah karena pendataan masih berjalan.
Untuk sementara, Anies mengatakan ada 9.959 siswa SD yang akan menerima bantuan pembayaran uang pangkal senilai Rp 1 juta. Dengan demikian, dana yang dibutuhkan adalah Rp 9,5 miliar.
Lalu untuk siswa SMP, 27.766 orang dianggap sesuai kriteria penerima bantuan pembayaran uang pangkal senilai Rp 1,5 juta. Total dana yang akan dikucurkan adalah senilai Rp 41,64 miliar.
Terakhir siswa SMA, subsidi uang pangkal yang diberikan menjadi yang paling banyak dengan nilai Rp 2,5 juta. Sejauh ini tercatat penerimanya berjumlah 47.783 orang dan total anggaran yang harus disiapkan Rp 119,45 miliar.
"Sudah kasih semua yang masuk uang swasta, uang pangkalnya dibantu Rp 1 juta, Rp 1,5 juta, Rp 2,5 juta, semuanya. Rakyat kita juga merasa tenang, enggak perlu ngurus surat miskin macam-macam," ujar Anies dalam rekaman resmi Youtube Pemprov DKI yang dikutip Suara.com, Senin (20/7/2020).
Dari pemaparan Anies saat rapat pimpinan itu, diperkirakan total penerima bantuan uang pangkal sejumlah 85 ribu orang. Anggaran yang dipersiapkan berjumlah Rp 171 miliar.
Untuk bisa mengucurkan dana ini, Anies berencana akan membuat Keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur dan mengajukan Peraturan Daerah (Perda). Ia juga ingin birokrasi untuk program ini bagi rakyat dipermudah.
Baca Juga: Sebut Berkualitas Rendah, Anies Mau Gabungkan Sekolah Swasta di Jakarta
"Ini di perda nanti peluang, kita masukan, Pemprovnya bisa masuk sekolah swasta, bisa ikut membuat regulasi, ini judgement angka Rp 2,5 juta per siswa itu kita cek lagi," katanya.
Terkait SPP, Pemprov belum rampung membuat skema untuk bantuannya. Dalam rekaman rapat itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana mengatakan biaya SPP tiap sekolah swasta beragam mulai dari Rp 200 ribu, 700 ribu, hingga 1 juta.
Anies meminta agar Disdik segera menyusun skema untuk SPP. Ia meminta agar penentuan harga SPP tidak mahal agar orang tua siswa tak keberatan.
"Karena kalau SPP-nya terlalu mahal, orang enggak mau masuk juga. Betul kan? Ini kan SPP? Ini harus duduk, mengatur cara pembiayaan SPP itu. Sehingga orang tua bisa merencanakan," pungkasnya.
