Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut pihaknya kini tengah melakukan evaluasi terhadap Program Organisasi Penggerak yang menjadi polemik ketika prosesnya baru berjalan di awal.
Nadiem mengatakan proses evaluasi ini diperkirakan akan memakan waktu 3-4 pekan sebelum digelar kembali, mereka akan meminta semua pihak terkait termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi program ini.
"Kami memutuskan untuk melakukan evaluasi 3-4 minggu, evaluasi lagi, kita ingin mengundang pihak eksternal untuk melihat sistem seleksi kita, kita ingin memastikan," kata Nadiem dalam diskusi virtual bersama KPK, Rabu (29/7/2020).
Kemudian yang jadi pertimbangan kedua adalah persoalan waktu penyelenggaraan terutama dengan penundaan sementara dan evaluasi ini ditambah pandemi virus corona covid-19.
"Apakah dengan covid ini timing dan timelinenya sudah tepat dan efektivitas programnya masih bisa berjalan," lanjutnya.
Lalu, Nadiem akan memeriksa satu per satu dari 156 ormas yang lolos terkait kualifikasi kelayakan setiap ormas.
"Setiap organisasi kita akan lakukan triple check lagi mengenai kelayakan dan kredibilitas mereka," tegasnya.
Sebelumnya Nadiem meminta maaf kepada Muhammadiyah, NU, dan PGRI terkait polemik POP dan mengakui program digagasnya masih jauh dari kesempurnaan sehingga membuat 3 ormas ini mundur.
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan Muhammadiyah, NU, dan PGRI bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," kata Nadiem dalam video singkat kepada wartawan, Selasa (28/7/2020).
Baca Juga: LP Maarif NU Dipanggil KPK Terkait Program Organisasi Penggerak Kemendikbud
Dia berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI dapat kembali bergabung dalam POP sebab ketiga ormas ini bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah banyak berjasa terhadap negara di dunia pendidikan.
Meski begitu, CEO Gojek ini kembali menegaskan bahwa dua ormas yang diduga merupakan perusahaan besar yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tetap bergabung dalam POP dengan skema pembiayaan mandiri tanpa menggunakan APBN.
