REGIONAL:
Suara.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunda dan mengevaluasi penuh Program Organisasi Penggerak yang digagas Nadiem Makarim daripada dipaksa berjalan dengan konsep yang belum matang.
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi sebelumnya mengapresiasi keberanian Mendikbud Nadiem Makarim untuk meminta maaf secara terbuka atas polemik POP.
"PGRI mengapresiasi keterbukaan Pak Menteri mendengar masukan dalam hal ini khususnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Jadi mengapresiasi," kata Unifah saat dihubungi, Rabu (29/7/2020).
PGRI berharap Nadiem melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap program ini sebab secara ide program ini bagus namun implementasinya kurang baik yang mengakibatkan 3 ormas pendidikan besar di Indonesia mundur.
"Evaluasi secara menyeluruh gitu, mulai dari konsepnya, deliverynya, kemudian pertanggungjawabannya, dan pedoman dalam rekrutmen keanggotaan peserta," ucapnya.
Oleh sebab itu, PGRI meminta jika memang evaluasi memakan waktu lama maka Kemendikbud jangan memaksakan diri untuk menggelar POP pada tahun ini.
"PGRI berharap tahun depan diadakan ulang rekrutmen baru dengan mengedepankan azas keterbukaan, transparansi, dan track recordnya jelas siapa yang dapat," jelasnya.
Sebelumnya, Nadiem meminta maaf kepada Muhammadiyah, NU, dan PGRI terkait polemik POP dan mengakui program digagasnya masih jauh dari kesempurnaan sehingga membuat 3 ormas ini mundur.
"Dengan penuh rendah hari, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan Muhammadiyah, NU, dan PGRI bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," kata Nadiem dalam video singkat kepada wartawan, Selasa (28/7/2020).
Dia berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI dapat kembali bergabung dalam POP sebab ketiga ormas ini bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah banyak berjasa terhadap negara di dunia pendidikan.
Meski begitu, CEO Gojek ini kembali menegaskan bahwa dua ormas yang diduga merupakan perusahaan besar yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tetap bergabung dalam POP dengan skema pembiayaan mandiri tanpa menggunakan APBN.
TERPOPULER