Namun, beberapa negara bagian telah lama melakukan pemungutan suara melalui pos.
Apa tanggapan asal usulan Trump?
Ditanyai oleh wartawan tentang apakah seorang presiden dapat menunda pemilihan, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dia tidak akan "memberikan penilaian hukum dengan terburu-buru".
Ketika dicecar, dia mengatakan departemen kehakiman akan "membuat keputusan hukum", dan menambahkan "kami ingin pemilihan umum yang dipercayai semua orang".
Ellen Weintraub, ketua Komisi Pemilihan Federal AS, mengatakan Trump tidak memiliki kekuatan untuk menunda pemilihan.
Sejumlah anggota Partai Republik- termasuk Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan Pemimpin Minoritas Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy juga menolak gagasan itu.
"Tidak pernah terjadi dalam sejarah pemilihan federal pemilihan umum tidak diadakan dan kita harus tetap melaksanakan pemilu," kata McCarthy.
Sementara sekutu Trump, Senator Lindsay Graham, mengatakan penundaan itu "bukan ide yang baik".
Partai Demokrat mengkritik keras usulan Trump. Senator New Mexico, Tom Udall, mengatakan "tidak mungkin" presiden bisa menunda pemilihan.
Baca Juga: Twitter Bolehkan Cuitan Ayatollah Khamenei soal Penghancuran Israel
"Tetapi fakta bahwa dia menyarankan itu adalah serangan serius dan mengerikan terhadap proses demokrasi. Semua anggota Kongres - dan pemerintah - harus berbicara," katanya.
Namun Chris Stewart, seorang anggota Kongres dari Utah, mengatakan bahwa walaupun dia tidak mendukung wacana penundaan pemilihan, Trump memiliki argumen yang sah tentang pemungutan suara melalui pos yang sulit dipantau.
"Dapatkah Anda memastikan keakuratan pemilihan suara melalui surat? Sekarang di beberapa negara bagian, Anda dapat melakukannya. Di negara bagian saya di Utah, misalnya, kami telah melakukannya cukup lama, tetapi kami adalah negara bagian kecil dengan populasi yang kecil. Pemilu seperti itu lebih sulit dilakukan pada skala nasional," katanya kepada BBC.
Siapa yang bisa mengubah tanggal pemilihan?
Presiden Trump tidak memiliki wewenang untuk menunda tanggal pemilihan, yang biasanya diadakan pada hari Selasa pertama, setelah hari Senin pertama di bulan November.
Setiap perubahan tanggal harus disetujui oleh dua majelis Kongres - Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.
