Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggelar rapat evaluasi untuk membahas banyak hal, salah satunya soal denda pelanggar protokol kesehatan. Rapat tersebut dipimping Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang sedang menyiapkan mekanisme denda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jateng yang melanggar protokol kesehatan.
Menurut Ganjar, denda bisa diterapkan dalam bentuk uang bagi ASN yang tidak memakai masker atau tidak memperdulikan jaga jarak.
"Saat ini sedang ramai klaster penularan di kantor-kantor. Maka kantor sendiri harus mempersiapkan dan memperbaiki protokol kesehatannya. Saya tadi minta, daripada menghukum masyarakat, kita coba latihan dulu dengan menghukum diri sendiri. Maka saya minta disiapkan konsepnya, mulai ASN dulu, yang melanggar akan didenda," kata Ganjar, Jateng, Senin (3/8/2020).
Menurutnya, tidak ada alasan bagi ASN untuk melanggar protokol kesehatan saat bekerja. Jika nantinya denda yang diterapkan berupa uang, maka tidak ada alasan ASN tidak memiliki uang untuk membayar denda itu.
"Kalau nggak punya uang, ya tak potong gajinya. Saya minta ini disiapkan dan segera disimulasikan," tegasnya.
Penerapan denda di kalangan ASN, lanjut Ganjar, sangat penting agar menjadi contoh kepada masyarakat. Apabila para ASN tertib dan menaati protokol kesehatan, serta yang melanggar didenda, maka tingkat kepercayaan publik pada pemerintah akan meningkat.
"Ini akan saya dorong, karena ini momentum untuk memberikan contoh demi perbaikan. Saya minta segera disiapkan dan disimulasikan," tegasnya.
Selain soal denda, dalam rapat tersebut, Ganjar juga membahas persebaran Covid-19 di Jateng. Menurutnya, persebarannya saat ini merata dan cenderung terus meningkat.
"Meningkat karena memang kita giatkan testing terus. Maka saya minta bupati dan wali kota untuk tidak lelah sosialisasi, termasuk laboratorium, kami cek dan masih proporsional untuk memenuhi target pemerisaan perhari," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, klaster perkantoran menjadi sorotan. Dari beberapa daerah, klaster perkantoran menyumbang cukup besar kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
"Maka kami usulkan agar Program Jogo Kerjo bisa benar-benar direalisasikan, agar kantor pemerintahan, swasta maupun instansi lain, seluruh pekerjanya bisa terlindungi dari penyebaran Covid-19," ucapnya.
TERPOPULER
