Suara.com - Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama melalui LP Maarif NU menyatakan akan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memaksakan digelar tahun ini.
Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Arifin Junaidi mengatakan bahwa pihaknya baru mau bergabung jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mematangkan konsep dan menunda pelaksanaan POP ke tahun depan.
"Apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini, maka LP Ma'arif NU-PBNU menyatakan tidak bergabung dalam POP Kemendikbud," kata Arifin kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).
Dia menuturkan, tahun ini LP Ma'arif NU-PBNU memilih fokus dalam peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru serta inovasi pendidikan secara mandiri.
"Karena dilaksanakan secara mandiri, maka LP Ma'arif NU-PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk tidak mencatumkan LP Ma'arif NU PBNU dalam daftar penerima POP tahun ini," tegasnya.
Sebelumnya, Selasa (28/7/2020) Menteri Nadiem meminta maaf secara virtual kepada PP Muhammadiyah, PBNU, dan PGRI terkait polemik POP. Nadiem mengakui program yang digagasnya tersebut masih jauh dari kesempurnaan, sehingga membuat organisasi besar itu mundur.
Mantan CEO Go-Jek itu berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI dapat kembali bergabung dalam POP. Sebab ketiga ormas itu sudah banyak berjasa terhadap negara di dunia pendidikan, bahkan sebelum republik Indonesia berdiri.
Oleh sebab itu, dia berjanji menunda sementara POP selama tiga pekan sejak 28 Juli untuk melakukan evaluasi di internal Kemendikbud.
Kendati demikian, Nadiem menegaskan bahwa dua lembaga yang merupakan beraviliasi dengan perusahaan besar yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tetap bergabung dalam POP dengan skema pembiayaan mandiri tanpa menggunakan APBN.
Baca Juga: Nadiem Sudah Minta Maaf dan Membujuk, Muhammadiyah Tetap Mundur dari POP
