Suara.com - Polisi menyatakan, tak menutup kemungkinan untuk memeriksa pihak Diretorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) terkait skandal kasus pelarian Djoko Tjandra.
Pemeriksaan itu dilakukan guna menyempurnakan peristiwa pidana khususnya polemik red notice.
"Tidak menutup kemungkinan dari petugas imigrasi (diperiksa)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono kepada wartawan, Senin (17/8/2020).
Argo menjelaskan, semua pihak-pihak yang terkait dengan terdakwa kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra akan dilakukan pemeriksaan.
Sebab, hal itu dilakukan guna menyempurnakan peristiwa pidana.
Sementara itu, terkait apakah Direktur Jenderal Imigrasi KemenkumHAM Jhoni Ginting akan diperiksa, Argo belum bisa memastikan. Pihaknya masih melakukan pendalaman.
"Ya nanti dilihat ada kaitan atau tidak (Dirjen Imigrasi Kemenkumham)," katanya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Bareskrim Polri turut menulusuri dugaan adanya oknum pejabat tinggi Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) dalam kasus penghapusan red notice, Djoko Tjandra.
Peneliti ICW Kurnia Ramdhana mengatakan, penelusuran tersebut penting dilakukan lantaran data red notice buronan Djoko Tjandra di Imigrasi sempat dihapus.
"Kepolisian juga mesti memeriksa apakah ada oknum atau petinggi Imigrasi yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra,".
"Sebab, data red notice Djoko Tjandra di Imigrasi diketahui sempat dihapus," kata Kurnia kepada wartawan, Minggu (16/8/2020).
Kurnia lantas mengungkapkan, jika Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhonny Ginting sebelum mengisi jabatan tersebut merupakan berprofesi sebagai jaksa.
Sehingga, kata dia, kecil kemungkinan jika Jhonny tidak mengetahui bahwa Djoko Tjandra merupakan seorang buronan kakap Kejaksaan Agung RI.
"Tentu yang bersangkutan (Jhonny) mestinya mengetahui bahwa Djoko Tjandra merupakan buronan Kejaksaan yang belum tertangkap," katanya.
TERPOPULER
