REGIONAL:
Suara.com - Siang tadi, sejumlah tokoh kumpul di Tugu Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, untuk mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Koalisi yang digagas oleh Din Syamsuddin dan kawan-kawannya ini sebagai respon atas kondisi sosial dan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim menyebut koalisi tersebut kental dengan nuansa gerakan politik.
"Mungkin ancer-ancer atau persiapan menuju pilpres 2024. Mungkin ada tokoh-tokoh yang ingin mulai perkenalkan diri sebagai bakal capres dan ada pendukung-pendukungnya," kata Rustam Ibrahi melalui akun Twitter.
Soal isu koalisi dibentuk untuk tujuan menyelamatkan Indonesia, menurut Rustam Ibrahim, "mustahillah dilakukan beberapa orang."
Untuk menyelamatkan Indonesia, menurut Rustam Ibrahim, Presiden Joko Widodo jauh lebih punya kemampuan untuk itu.
"79 persen rakyat Indonesia percaya Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis. Jokowi punya seluruh aparatur negara untuk melaksanakan perintahnya dan mayoritas rakyat yang mendukungnya," kata Rustam Ibrahim.
Dalam deklarasi siang tadi, koalisi aksi menyampaikan delapan poin. Di antaranya, menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat.
Mereka juga mendesak pemerintah menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.
Koalisi menuntut pemerintah mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.
Menurut sosiolog dari Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, besarnya dukungan publik terhadap koalisi aksi yang terhimpun dalam waktu singkat terjadi karena didorong beberapa faktor.
Di antaranya, karena faktor ketokohan. Inisiator koalisi terdiri dari tokoh-tokoh yang kredibel, dikenal secara luas, punya jaringan internasional, dan lintas agama.
"Untuk dukungan, tidak saya ragukan, sangat luas. Terbukti, ini kan belum sebulan, sudah berdiri di berbagai daerah. dan hari ini, mereka akan joint declaration," kata Musni kepada Suara.com.
Selain faktor ketokohan, besarnya dukungan publik juga dipengaruhi oleh kesamaan pandangan dalam melihat dampak dari kemerosotan perekonomian nasional.
"Apa yang mereka lihat, (di antaranya) pengangguran banyak. Memang, ini diakibatkan (antara lain) pandemi Covid-19, tetapi sebelum pandemi sudah terjadi, ini (semenjak pandemi) semakin besar. Jadi, mereka terpanggil bergabung organisai baru karena memberikan harapan," katanya.
Faktor selanjutnya yaitu kondisi kemiskinan. Situasi sosial lainnya yang mendorong bertambahnya dukungan terhadap koalisi yaitu publik kehilangan harapan ke parlemen karena lembaga legislatif sudah dikuasai oleh pemerintah.
Istana sudah menanggapi pembentukan KAMI. Sesaat setelah terbentuk, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menekankan bahwa hal itu tidak menjadi masalah karena negeri ini menganut demokrasi.
Menurut Musni memang seharusnya tidak perlu takut merespon pembentukan KAMI karena kelahirannya sendiri merupakan bagian dari proses demokrasi.
"Tentu keadaan ini juga kita harus hati-hati. Maksudnya, tidak usah terlalu khawatir dampak dari organisasi ini, karena juga pandangan mereka akan disampaikan ke Presiden. juga ke DPR, MPR," katanya.
Pembentukan koalisi, menurut Musni, mestilah menjadi pelajaran berharga.
"Kenapa ini terjadi karena parlemen kita tidak sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Karena dikooptasi oleh kekuasaan. Itu pernah terjadi di Orban, kekuasaan tunggal oleh Golkar. Rakyat tidak bisa berdaya. Akhrinya cari kanal baru lewat reformasi," kata Musni.
TERPOPULER