REGIONAL:
Suara.com - Nilai anggaran belanja pemerintah untuk influencer mencapai lebih dari 90 miliar rupiah (temuan ICW) menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Oleh sejumlah kalangan, nilai tersebut dianggap terlalu besar kalau tujuannya untuk sosialisasi kebijakan atau program, sementara sudah ada peran humas di setiap kementerian dan lembaga negara.
Tetapi menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ruhut Sitompul yang disampaikan melalui akun Twitter @ruhutsitompul yang dikutip Suara.com, Senin (24/8/2020), selama duit untuk influencer dapat dipertanggungjawabkan, tidak perlu dipersoalkan.
"Selama anggaran influencer bisa dipertanggungjawabkan kok repot, keteter ya nggak sanggup ngelawan melalui medsos karena itu bicara fakta jangan fitnah kerja lebih keras lagi sebagai penyeimbang karena yang dinyinyiri selama ini terus kerja kerja kerja terus untuk rakyat," kata Ruhut.
Salah satu tokoh yang mengkritisi anggaran belanja negara untuk menyewa influencer adalah Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, M. Said Didu. Melalui akun Twitter pada Kamis (20/8/2020), dia menyampaikan hal yang dinilai kontradiktif dari kebijakan tersebut.
"Pakai uang rakyat untuk menyerang rakyat lainnya," kata Said Didu.
Temuan ICW
Lembaga Indonesia Corruption Watch melakukan kajian dengan menelusuri situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk melihat data pengadaan program dan jasa di 34 kementerian, lembaga, kejaksaan, dan Polri. Pengumpulan data dilakukan dari 14 Agustus hingga 18 Agustus 2020.
"Total anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas melibatkan influencer dengan 40 paket sebesar Rp90,45 miliar, semakin marak sejak 2017," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi ICW bertajuk "Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Miliar Anggaran Influencer?" pada Kamis (20/8/2020).
Temuan anggaran yang nilainya fantastis untuk menggandeng influencer dalam mempromosikan kebijakan, dinilai ICW menjadi indikator kalau Presiden Joko Widodo tidak percaya dengan programnya sendiri.
"Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya hingga harus gelontorkan anggaran untuk influencer," ujar Egi.
Egi juga menilai pemerintah hanya mengambil jalan pintas dengan menggunakan influencer.
"Tidak sehat dalam demokrasi karena mengaburkan substansi kebijakan yang tengah disusun dan tertutupnya percakapan publik," kata dia.
Tapi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, membantah adanya anggapan Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya sampai kemudian menggandeng influencer.
"Saya kira tidak. Karena namanya program harus dipahami sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa, ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media," ujar Donny, Jumat (21/8/2020).
Donny menjelaskan alasan pemerintah menggandeng influencer supaya program-program strategis pemerintah sampai ke masyarakat yang umumnya sudah melek dengan media sosial.
"Influencer itu kan kita tahu menggunakan sosmed. Sosmed kan banyak yang menggunakan. Jadi saya kira bukan tidak percaya diri tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial," tutur Donny.
Empat puluh persen populasi penduduk Indonesia merupakan kelompok milenial. Itu sebabnya, penggunaan influencer menjadi relevan untuk membantu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.
"Karena 40 persen populasi kita milenial, sehingga program-program itu bisa dipahami. Misalnya, bansos. Orang kan tidak tahu bagaimana melakukan bansos, daftarnya kemana, prosedurnya seperti apa," kata Donny.
"Bukan tidak percaya dengan kebijakannya. Kebijakannya sih fine-fine saja, tapi supaya semua orang paham bahwa kebijakan ini suatu yang baik dan bermanfaat," Donny menambahkan.
TERPOPULER