Sempat Ditutup-tutupi, Ini Daftar Anak Buah Anies yang Terjangkit Corona

Suara.com - Penyebaran virus corona covid-19 sudah menyasar kalangan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Namun hal ini disinyalir telah lama ditutup-tutupi sebelum akhirnya terungkap.

Isu soal anak buah Gubernur Anies Baswedan yang terpapar virus ini sudah mencuat sejak pertengahan Agustus. Pada 18 Agustus, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria mengonfirmasi Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin terjangkit corona.

"Ya informasinya begitu (Dirut Pasar Jaya positif corona). Nanti saya cek lagi kepastiannya," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Ia mengaku sudah mendapatkan informasi ini beberapa waktu lalu. Namun ia belum mengonfirmasi hal ini secara langsung.

"Saya belum sempat cek," kata Riza.

Tak lama, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. Suzi dinyatakan terinfeksi Corona berdasarkan hasil test swab.

Hal itu dibenarkan saat dikonfirmasi kepada Kepala Biro Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Senin (24/8/2020).

"Iya benar positif dari hasil swab ya. Saya juga baru tahu tadi pagi, Kadisnya yang kabarin," kata Chaidir seperti dilaporkan Antara.

Lebih lanjut, Chaidir mengatakan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI saat ini menjalani isolasi mandiri dan tetap bekerja dari rumah.

"Iya sekarang Kadisnya isolasi mandiri," ujar Chaidir.

Pada saat Suzi terkonfirmasi positif, sudah ada kabar Asisten Pemerintahan (Aspem) Setda DKI Reswan W Soewaryo, Kepala Biro Tata Pemerintahan Premi Lesari, dan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subekti juga terpapar Covid-19.

Namun saat ditanya, Chaidir membantahnya. Ia menyebut ketiga anak buah Anies itu hanya sedang diminta bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Dia (Reswan, Premi, dan Amin) melakukan WFH, enggak (terpapar), melakuan WFH, sama melakukan WFH," tuturnya.

Meski ditutupi anak buah sendiri, namun hal itu terungkap ke publik.

Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi membenarkan Premi, Reswan, Amin dan ditambah Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) Hendra Hidayat terpapar Covid-19.

Prasetio mengatakan enam orang itu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon dua. Hal ini menjadi masalah sendiri karena bisa mengganggu kinerja pemenerintahan.

"Saya mendengar ada beberapa pejabat di DKI Jakarta ada enam orang itu terindikasi dengan Covid-19. Sekarang sudah isolasi mandiri," ujar Prasetio di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Rabu (26/8/2020).

"Dinas Kehutanan, Aspem, Tapem, Dikmental, antara itu lah (positif terjangkit)," lanjutnya.

Karena itu, Prasetio meminta agar Anies tidak menutup-nutupi adanya anak buahnya yang terjangkit corona.

Menurutnya dengan keterbukaan, maka masyarakat diberikan contoh baik dan penanganan akan dilaksanakan lebih cepat.

"Ini enghgak perlu malu sekali lagi, ini sama-sama terbuka. Supaya juga tidak menyebar ke tempat lain," pungkasnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini menganggap kasus corona yang menjangkit kalangan pejabat bukanlah aib yang harus ditutup-tutupi. Karena itu, ia meminta agar Anies terbuka pada kasus corona di kalangan pejabat DKI.

"Nah saya minta kepada pak Gubernur, bicara masalah Covid-19, sudah jangan malu. Ini bukan aib kok," ujar Prasetio di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Rabu (26/8/2020).

Menurutnya yang paling penting dilakukan adalah bagaimana penanganannya begitu ada temuan corona di kalangan pejabat. Mulai dari melakukan isolasi sampai upaya meminimalisir risiko penularan di kantornya.

"Jelaskan, lockdown di ruangan dia, semua diperkecil (risikonya)," jelasnya.

Ia menyebut tindakan serupa juga diambil saat ada beberapa anggota DPRD DKI yang terpapar Covid-19. Prasetio memutuskan untuk menutup gedung dan meminta semua pegawai dan anggota dewan dites swab.

"Saya kemarin mengambil langkah di DPRD itu kemarin saya perpanjang penutupan karena ada beberapa teman-teman dari fraksi PAN, PKS, dan bebeapa PJLP, Nasdem. Itu saya hold dulu, saya minta bersihkan dulu," pungkasnya.

Selain itu, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan Anies dan Suzi menghadiri rapat pimpinan beragenda update dan evaluasi PSBB transisi. Pertemuan ini diadakan di ruang pola Bappeda DKI Jakarta, Blok G Balai Kota tanggal 19 Agustus 2020.

"(Suzi dan Anies) Hadir di rapim tanggal 19 Agustus," ujar Mawardi saat dihubungi Suara.com, Senin (24/8/2020).

Berdasarkan surat undangan rapat yang dilihat Suara.com, tak hanya Suzi dan Anies, para pejabat DKI lainnya juga diundang dalam rapat itu. Di antaranya seperti Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

Lalu dihadirkan juga para Kepala Dinas, Asisten Sekda, lima Walikota, Kepala Biro, dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Mawardi menyebut rapim 19 Agustus itu merupakan rapat terakhir Anies bersama Suzi di Balai Kota sebelum Suzi dinyatakan terjangkit positif corona. Pasalnya dari tanggal 20 sampai 23 sudah memasuki waktu libur panjang.

"Betul (19 Agustus terakhir rapat). Tanggal 20 sampai dengan 23 Agustus libur," jelasnya.

Karena itu, kalangan pejabat teras yang terjangkit virus yang awalnya ditemukan di China ini bisa saja bertambah. Kendati demikian, Pemprov masih juga bungkam dengan hal ini.

Masalah corona di kalangan perkantoran sendiri bukan hal baru. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Andri Yansah meminta agar kasus corona pada pegawai tak ditutup-tutupi.

Ia meminta agar manajemen kantor tak takut melaporkan jika ada kejadian itu. Sebab jika ditutup-tutupi, Pemprov malah akan kesulitan mengambil tindakan dan penelusuran pasien demi mencegah penularan menyebar.

"Malah kita minta ada kerja sama dari perusahaan. Jangan ditutup-tutupi, toh juga kita tidak melakukan apa-apa kok. Malahan, buat perusahana itu sehat dan bisa beraktivitas kembali," jelasnya.

Karena itu, ia meminta agar pihak kantor mau bekerja sama demi mencegah penularan corona di Jakarta. Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus dijalankan dan gugus tugas kantor harus aktif melakukan pengawasan.

"Makanya saya minta kepada perusahaan, perkantoran, betul-betul mengaktifkan yang namanya gugus tugas intermal perusahaan. Terus jgn takut dilakukan pengetesan, jangan takut melakukan pelaporan kalau ada karyawan terpapar," pungkasnya.